Purbaya Menolak Tawaran Pinjaman Bank Dunia dan IMF, Tegaskan APBN Masih Aman

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia senilai sekitar US$ 20 miliar hingga US$ 30 miliar saat melakukan kunjungan kerja ke Washington D.C., Amerika Serikat, pada 13–17 April 2026.

Tawaran tersebut disampaikan di tengah pembahasan mengenai kondisi fiskal Indonesia dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dijaga tidak melebihi 3 persen.

Penolakan dilakukan karena pemerintah menilai kondisi fiskal dan bantalan APBN masih dalam kondisi aman serta belum memerlukan tambahan pembiayaan dari lembaga internasional tersebut.

Purbaya menyampaikan keputusan itu saat ditemui di kantornya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menegaskan bahwa cadangan fiskal pemerintah masih mencukupi.

“Saya bilang sama dia, sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir US$ 25 miliar untuk negara kita sendiri. Jadi aman,” kata Purbaya dalam keterangannya.

“Terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu,” tambahnya.

Dalam pertemuan dengan pimpinan Bank Dunia dan IMF tersebut, pembahasan mencakup kebijakan fiskal Indonesia, termasuk strategi menjaga defisit tetap terkendali meskipun terdapat tekanan global dan kenaikan subsidi akibat fluktuasi harga minyak.

Di tengah diskusi yang berlangsung, kedua lembaga menawarkan fasilitas pinjaman bagi negara yang membutuhkan, namun Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah memilih mengoptimalkan kapasitas fiskal yang ada sebelum mempertimbangkan pembiayaan eksternal.

Tawaran Pinjaman dan Respons Pemerintah

Purbaya menjelaskan bahwa tawaran pinjaman itu muncul di sela-sela perdebatan mengenai respons Indonesia terhadap guncangan harga minyak dan kenaikan subsidi.

Ia memaparkan langkah-langkah pemerintah untuk menjaga defisit tetap di bawah batas 3 persen melalui efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan negara.

“Itu debat seru, mempertanyakan apa policy kita dan kita jelaskan seperti apa. Salah satu yang ditanya adalah defisitnya di 3%, subsidinya naik, gimana cara nutupnya? Ya kita jelaskan,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

“Kita jelasin ada penghematan sana-sini, terus ada pendapatan tambahan dari sumber daya mineral. Terus kita juga bilang nggak usah takut, kalau ada apa-apa kita masih aman,” tambahnya.

Di tengah pembahasan tersebut, perwakilan Bank Dunia dan IMF menawarkan pinjaman dengan kisaran nilai antara US$ 20 miliar hingga US$ 30 miliar.

“Di tengah-tengahnya nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang, ada yang bilang US$ 20-30 miliar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan. Kalau di World Bank saya diam saja, tetapi yang terakhir nawarin lagi ‘kalau mau itu dipakai boleh’, suruh utang ke dia,” ungkap Purbaya.

“IMF juga sama. Saya bilang ya itu terima kasih atas tawarannya, tetapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu,” tambahnya.

Menurut Purbaya, bantalan fiskal pemerintah masih kuat dengan kepemilikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp 420 triliun atau setara hampir US$ 25 miliar.

“Saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar juga yang kita pegang sendiri. Untuk negara sendiri. Jadi, kondisi keuangan kita masih aman,” katanya.

“Jadi kondisi keuangan kita masih aman,” tambahnya.

Strategi Pembiayaan dan Kebijakan Fiskal

Pemerintah, kata Purbaya, tetap melakukan pembiayaan utang untuk menutup defisit APBN, namun melalui mekanisme pasar domestik dengan penerbitan surat utang yang dibeli investor.

“Kan kita ngutang terus. Defisit kan berarti ngutang. Kalau (ambil pinjaman dari) IMF, World Bank, nantilah pelan-pelan. Selama kita jago me-manage ekonominya, kondisi akan seperti ini. Kita beli dari pasar, kita jual ke pasar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan fiskal dirancang berdasarkan perhitungan dampak yang terukur.

Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan kapasitas fiskal yang tersedia sebelum mengambil keputusan untuk menarik pinjaman luar negeri.

Fokus lain yang dijalankan adalah memperbaiki penerimaan pajak guna menekan defisit secara bertahap dan menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka panjang.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa respons atas penolakan tersebut disambut dengan raut kurang senang dari pimpinan kedua lembaga itu.

Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan potensi pendapatan bunga yang tidak jadi diperoleh apabila pinjaman tidak diambil.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan keputusan untuk tidak mengambil tawaran pinjaman dari Bank Dunia dan IMF karena menilai kondisi fiskal dan kebijakan fiskal Indonesia masih dalam batas aman dengan dukungan SAL yang tersedia.