Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Gambar: Dok. Kementerian Pemuda dan Olahraga
Rencana Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/3).
Dalam rapat tersebut, disebutkan bahwa wakil presiden telah menyiapkan langkah awal berupa penugasan puluhan staf untuk mendukung operasional di lokasi baru tersebut.
Dalam rapat kerja itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menanyakan langsung terkait kabar tersebut.
“Tadi ada isu katanya wapres mau berkantor, ada kabar enggak?” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa persiapan telah dilakukan dan mengindikasikan rencana tersebut sedang berjalan.
“Saya kira iya karena sudah ada menugaskan 50 staf ke sana untuk persiapan-persiapannya. Mudah-mudahan akan segera,” jawabnya.
Ia juga menegaskan kemungkinan waktu pelaksanaan yang mengarah pada tahun ini.
“Insyaallah (tahun ini),” ucapnya.
Pernyataan tersebut menguatkan bahwa Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden berpeluang mulai berkantor di IKN pada 2026, meskipun jadwal pasti belum diumumkan secara resmi.
Persiapan Infrastruktur di IKN
Dalam penjelasan lanjutan setelah rapat, Basuki Hadimuljono kembali menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap awal.
“Itu baru bocoran. Iya, baru rencana,” kata Basuki.
Ia juga menyebutkan bahwa fasilitas untuk mendukung aktivitas wakil presiden di IKN sudah tersedia, termasuk kantor dan kediaman resmi yang telah rampung dibangun.
Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendukung percepatan rencana tersebut.
“Sudah jadi,” ungkapnya terkait pembangunan kantor dan kediaman wakil presiden di kawasan Kalimantan Timur.
Ia juga menyampaikan harapan pribadi terkait pemanfaatan fasilitas tersebut.
“Itu saya kira baru bocoran rencana, lalu persiapan. Kalau saya, rumah saya sekarang di sana, jadi saya sih berharap itu terjadi, akan ada beliau-beliau benar-benar berkantor di sana, harapan saya,” ucapnya.
Dalam forum yang sama, disebutkan bahwa sekitar 50 staf kepresidenan telah ditugaskan ke IKN untuk mempersiapkan operasional awal.
Hal ini menunjukkan adanya langkah konkret dalam mendukung rencana perpindahan aktivitas kerja wakil presiden ke ibu kota baru.
Selain itu, dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, juga menyampaikan dorongan agar pejabat negara mulai berkantor di IKN.
Ia menilai pemanfaatan gedung penting untuk menjaga kondisi bangunan.
“Atau wakil presiden, kata teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil presiden, menteri kehutanan, menteri desa, menteri transmigrasi sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta,” kata Deddy.
About the Author
