Aturan WFH: HP ASN Harus Selalu Aktif, Telat Respons 5 Menit Bisa Disanksi

Pemerintah menerapkan aturan ketat bagi aparatur sipil negara (ASN) yang menjalani skema work from home (WFH) setiap Jumat.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/3349/SJ yang diteken Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Selasa (31/3), disebutkan bahwa handphone ASN harus selalu aktif selama jam kerja.

Bila tidak merespons panggilan atau pesan dalam waktu lima menit, ASN dapat dikenai sanksi.

“Wajib merespons panggilan atau pesan dalam kurun waktu kurang dari lima menit,” tegas Tito dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3).

ASN yang tidak menjawab dua kali panggilan akan mendapat teguran lisan, sementara keterlambatan merespons lebih dari lima menit tanpa alasan dapat berujung pada teguran tertulis.

Pelanggaran berulang akan dikenai evaluasi kinerja dan sanksi administratif.

Kebijakan pemerintah ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah, dan dirancang untuk menjamin bahwa ASN benar-benar bekerja dari rumah.

“(Perlu dipastikan) ASN itu benar-benar melaksanakan WFH, handphone mereka diminta juga untuk aktif sehingga dapat diketahui lokasinya,” jelasnya.

Ketentuan Teknis dan Pengawasan

Penerapan WFH diberlakukan satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat, sebagai langkah efisiensi energi menghadapi dampak konflik global terhadap harga minyak.

“Penerapan WFH bagi ASN di pusat dan daerah, satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap Jumat yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Untuk mendukung pengawasan, ASN diwajibkan mengaktifkan fitur geolokasi pada perangkat mereka agar keberadaan dapat dipantau.

Lokasi tempat kerja juga harus sesuai dengan domisili terdaftar.

“Untuk meyakinkan bahwa ASN itu benar-benar melaksanakan work from home dan kemudian handphone mereka pun juga diminta untuk aktif sehingga dapat diketahui lokasinya melalui geolocation,” kata Tito.

Kepala daerah diminta menerapkan sistem digital untuk mendukung WFH, termasuk penandatanganan elektronik dan penggunaan sistem informasi manajemen kepegawaian.

Evaluasi kinerja ASN akan dilakukan melalui sistem e-Kinerja dari Badan Kepegawaian Negara.

“Kami sudah sediakan eKinerja dari setiap instansi pemerintah mempunyai tautan yang secara langsung untuk bisa menggunakan penilaian kinerja melalui eKinerja yang sudah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini.

Pengecualian Jabatan dari Skema WFH

Tidak semua ASN mengikuti kebijakan WFH. Pemerintah menetapkan pengecualian bagi jabatan-jabatan tertentu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai harus hadir secara fisik karena melayani kebutuhan dasar masyarakat.

Di tingkat provinsi, jabatan yang dikecualikan dari WFH antara lain:

Jabatan pimpinan tinggi madya
Jabatan pimpinan tinggi pratama
Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada perangkat daerah sub urusan bencana
Unit layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Unit layanan kebersihan dan persampahan
Unit layanan kependudukan dan pencatatan sipil
Unit layanan perizinan
Unit layanan kesehatan (termasuk rumah sakit dan laboratorium kesehatan daerah)
Unit layanan pendidikan (SMA/SMK/sederajat)
Unit layanan pendapatan daerah (samsat)
Unit layanan publik lainnya