Negosiasi Buntu, Trump Ancam Blokade Selat Hormuz dan Kapal Iran. Gambar: Mathrubhumi
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana blokade terhadap lalu lintas maritim yang terkait dengan Iran di Selat Hormuz mulai Senin (13/4) pukul 10.00 Waktu Bagian Timur (14.00 GMT), setelah perundingan damai antara Washington dan Teheran di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan. Kebijakan ini diumumkan oleh Komando Pusat AS (CENTCOM) sebagai langkah meningkatkan tekanan terhadap Iran di tengah meningkatnya konflik internasional yang berdampak pada stabilitas energi global dan dinamika politik internasional.
CENTCOM menyatakan bahwa blokade akan diberlakukan terhadap “semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran,” termasuk kapal dari berbagai negara yang beroperasi di Teluk dan Teluk Oman. Namun, pasukan AS menegaskan tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz menuju atau dari pelabuhan non-Iran. Kebijakan ini dinilai sebagai penyesuaian dari ancaman sebelumnya yang disampaikan oleh Donald Trump untuk memblokade seluruh selat.
Trump menegaskan sikap kerasnya melalui pernyataan publik dengan mengatakan, “Tidak seorang pun yang membayar pungutan ilegal akan mendapatkan perjalanan aman di laut lepas,” serta memperingatkan, “Setiap warga Iran yang menembak ke arah kami, atau ke arah kapal-kapal damai, akan dihancurkan!” Pernyataan tersebut mempertegas eskalasi ketegangan dalam konflik internasional yang melibatkan kedua negara.
Dampak Langsung terhadap Stabilitas Energi Global
Pengumuman blokade segera memicu gejolak pasar energi global. Harga minyak mentah Amerika Serikat melonjak 8 persen menjadi 104,24 dolar AS per barel, sementara minyak mentah Brent naik 7 persen menjadi 102,29 dolar AS per barel. Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital bagi sekitar 20 persen pasokan energi dunia, mengalami perlambatan lalu lintas sejak konflik meningkat pada 28 Februari, hampir melumpuhkan distribusi minyak dan gas alam cair global.
Meskipun demikian, Iran tetap mengoperasikan kapal-kapalnya sendiri melalui selat tersebut dan mengizinkan jalur terbatas bagi kapal dari negara lain. Para pejabat Iran juga membahas kemungkinan penerapan sistem pungutan tol setelah konflik berakhir, yang menjadi salah satu pemicu ketegangan terbaru dalam politik internasional.
Respons Iran dan Risiko Eskalasi
Korps Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mendekati wilayah tersebut akan dianggap melanggar gencatan senjata yang berlaku hingga 22 April dan “akan ditindak tegas.” Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf menegaskan bahwa ancaman dari Donald Trump tidak akan memengaruhi sikap Teheran dengan menyatakan, “Jika kalian melawan, kami akan melawan, dan jika kalian mengajukan argumen logis, kami akan menanggapinya dengan logika.”
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi juga menyalahkan pihak Amerika Serikat atas kegagalan perundingan, dengan menyatakan bahwa negosiator AS telah mengubah “aturan main” ketika nota kesepahaman “hanya tinggal beberapa inci lagi.” Ia menambahkan, “Tidak ada pelajaran yang dipetik. Niat baik melahirkan niat baik. Permusuhan melahirkan permusuhan.”
Zohreh Kharazmi, profesor madya di Universitas Teheran, menilai bahwa Amerika Serikat tidak berada pada posisi untuk mendikte Iran. Ia mengatakan, “Jika blokade ini menjadi pertarungan antara ketahanan Republik Islam dan ketahanan pasar global, tidak akan lama lagi kita akan melihat siapa yang kalah,” serta menambahkan, “Secara teknis, mereka [AS] tidak dapat mengendalikan situasi. Dengan strategi ala Hollywood, mereka tidak akan bisa menang di medan pertempuran ini.”
Latar Belakang Negosiasi dan Situasi Terkini
Pembicaraan di Islamabad merupakan pertemuan langsung pertama antara Amerika Serikat dan Iran dalam lebih dari satu dekade serta diskusi tingkat tertinggi sejak Revolusi Islam 1979. Delegasi AS dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance, yang menyatakan, “Kabar buruknya adalah kita belum mencapai kesepakatan, dan saya pikir itu kabar buruk bagi Iran jauh lebih besar daripada kabar buruk bagi Amerika Serikat.”
Iran menolak sejumlah tuntutan utama Washington, termasuk penghentian seluruh pengayaan uranium, pembongkaran fasilitas nuklir utama, penghentian dukungan terhadap kelompok bersenjata regional, serta pembukaan penuh Selat Hormuz. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa negaranya menginginkan “kesepakatan yang seimbang dan adil,” dan menyatakan, “Jika Amerika Serikat kembali ke kerangka hukum internasional, mencapai kesepakatan bukanlah hal yang mustahil.”
Meskipun ketegangan meningkat, data perkapalan menunjukkan bahwa tiga kapal tanker super bermuatan penuh berhasil melewati Selat Hormuz pada Sabtu, menjadi kapal pertama yang keluar dari Teluk sejak gencatan senjata diumumkan. Situasi ini mencerminkan dinamika kompleks dalam politik internasional, di mana upaya diplomasi dan ancaman militer berjalan bersamaan di tengah ketidakpastian yang berkelanjutan.
About the Author
