Pemerintah Upayakan Jemaah Haji RI Tak Terbebani Kenaikan Biaya Penerbangan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) memastikan bahwa kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur akibat konflik Timur Tengah tidak akan membebani biaya yang harus ditanggung jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan haji 2026.

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan hal tersebut dalam pertemuan bersama Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, di Kantor Kemenhaj, Selasa (7/4), serta dalam Musyawarah Nasional (Munas) X Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta Timur pada tanggal yang sama.

“Avtur naik 2-3 kali lipat, itulah dampak yang langsung kita rasakan sekarang ini dan kita sedang mencari pemecahannya,” ujar Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan.

Ia juga menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembiayaan haji, katanya, Presiden menekankan jangan sampai memberikan tambahan beban kepada jemaah haji.

Kenaikan harga avtur dipicu oleh konflik geopolitik global yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat sehingga berdampak langsung pada tarif penerbangan haji.

Pemerintah menilai kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya transportasi secara signifikan, bahkan hingga lebih dari Rp10 juta per jemaah.

“Seiring dengan semakin sulitnya, semakin mahalnya harga pesawat juga kemungkinan minta tambah biayanya. Dan tidak tanggung-tanggung besarnya, mungkin bisa sampai lebih dari Rp10 juta per jemaah, karena harga memang naik dua kali lipat,” kata Gus Irfan.

Dampak Kenaikan Avtur terhadap Biaya Haji

Harga avtur yang meningkat hingga dua hingga tiga kali lipat menjadi salah satu komponen utama yang memengaruhi biaya penyelenggaraan haji, khususnya pada sektor penerbangan.

Pemerintah melalui Kemenhaj terus mencari solusi untuk menekan dampak kenaikan tersebut agar tidak berdampak pada jemaah haji Indonesia.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan jemaah.

“Pak Presiden juga menyatakan bahwa apa pun keputusan pemerintah Indonesia semuanya berdasar pada pertimbangan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji,” terang Gus Irfan.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, menyampaikan bahwa stok bahan bakar minyak di Arab Saudi dalam kondisi aman.

Namun, ia mengakui bahwa konflik Timur Tengah memberikan dampak luas terhadap stabilitas global.

“Berkaitan dengan BBM kita aman. Namun demikian, kita juga tidak menginginkan dampak peperangan ini dirasakan oleh negara-negara lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa peperangan ini telah berdampak secara signifikan terhadap keamanan energi, keamanan pangan, keamanan rantai pasok, dan lain sebagainya,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa kenaikan harga minyak dunia terjadi secara signifikan dalam waktu singkat.

“Oleh karena itu, suara sangat diperlukan untuk mencegah melebarnya peperangan ini sehingga dampaknya tidak meluas. Yang sebagaimana tadi disinggung bahwa dampak yang paling nyata adalah dengan kenaikan BBM, harga minyak dalam kurun waktu kurang dari satu minggu telah mencapai kenaikan yaitu 65%,” terangnya.

“Kenaikan ini tentu berdampak langsung terhadap naiknya harga avtur. Kemudian juga otomatis berdampak pada tiket-tiket yang berlaku untuk pelaksanaan ibadah,” tambahnya.

Koordinasi Pemerintah dan Jadwal Keberangkatan

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri, dan Kantor Urusan Haji di Jeddah.

Langkah ini dilakukan guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan lancar dan aman bagi seluruh jemaah haji Indonesia.

“Kita selalu komunikasi dengan Pemerintah Saudi, kita selalu komunikasi dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri, kita selalu komunikasi dengan teman-teman di Kantor Urusan Haji Jeddah, apa dan bagaimana yang terjadi,” kata Gus Irfan.

Di tengah dinamika global yang terjadi, jadwal keberangkatan jemaah haji Indonesia tetap sesuai rencana. Pemerintah menetapkan bahwa jemaah mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026 dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 April 2026.

Fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan, keamanan, dan kelancaran ibadah jemaah haji selama berada di Tanah Suci.

Dengan berbagai langkah antisipatif dan koordinasi yang terus dilakukan, pemerintah berupaya menjaga stabilitas penyelenggaraan haji 2026 tanpa menambah beban biaya bagi jemaah haji Indonesia.