Pemerintah Pangkas Program MBG Jadi 5 Hari, Wilayah 3T Tetap 6 Hari

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya berlangsung selama lima hari sekolah, yakni Senin hingga Jumat.

Keputusan ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) virtual bersama Presiden pada Sabtu (28/3).

Penyesuaian ini berlaku secara nasional dan disesuaikan dengan hari aktif kegiatan belajar di masing-masing wilayah.

Meskipun demikian, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, tetap akan menerima penyaluran MBG hingga hari Sabtu.

Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga pemenuhan asupan gizi harian anak-anak di wilayah prioritas yang rentan stunting.

“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Senin (30/3).

Dengan demikian, program makan bergizi gratis tetap dijalankan di seluruh wilayah Indonesia, namun hari distribusinya dibedakan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dengan sistem pembelajaran yang berlaku dan menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan.

Penyesuaian Hari Penyaluran untuk Efisiensi Anggaran

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemangkasan hari distribusi MBG dari enam menjadi lima hari dilakukan karena mayoritas sekolah di Indonesia menerapkan sistem pembelajaran lima hari.

“Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari, sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari,” ujarnya.

Langkah efisiensi ini juga disoroti oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebutkan bahwa pengurangan satu hari distribusi MBG dapat menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun setiap tahun.

“Kan biasa seminggu 6 hari, dia bilang 5 hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang aja (hemat) Rp40 triliun setahun, hitungan pertama kasar, tapi bisa lebih,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3).

Purbaya menegaskan bahwa efisiensi ini bukan bentuk pemotongan anggaran, melainkan pengelolaan internal untuk memaksimalkan penggunaan dana program.

Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalankan program makan bergizi gratis, meskipun dilakukan penyesuaian anggaran.

Wilayah 3T dan Stunting Tinggi Masuk Prioritas

Badan Gizi Nasional memastikan bahwa penentuan wilayah yang tetap mendapatkan MBG hingga hari Sabtu akan mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan.

Fokus utama diberikan pada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, khususnya di Indonesia Timur, Sumatera, dan Papua.

“Tim kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran,” ujar Dadan Hindayana.

Pendataan meliputi jumlah sekolah, jumlah siswa, serta tingkat prevalensi stunting di masing-masing wilayah.

Ia juga menekankan bahwa integritas data menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program tersebut.

“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang kekurangan gizi,” ungkapnya.

Dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan lokal, program makan bergizi gratis diharapkan tetap efektif dalam mendukung penurunan stunting tanpa mengurangi jangkauan bagi anak-anak yang paling membutuhkan.