Awal Musim Kemarau Diprakirakan Tiba pada April 2026. Gambar: Ilustrasi Canva
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan bahwa musim kemarau tahun 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan dimulai lebih awal dibandingkan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir.
Musim kemarau ini diprediksi mulai terjadi pada April 2026, dengan karakteristik lebih kering dan durasi yang lebih panjang dari biasanya.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa awal musim kemarau pada April 2026 diperkirakan terjadi di 114 Zona Musim (ZOM), atau sekitar 16,3 persen dari total 699 ZOM di Indonesia.
“Awal musim kemarau bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau pada periode April yaitu ada 114 zona musim atau sekitar 16,3 persen dari seluruh zona musim yang ada di Indonesia sejumlah 699,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/3).
Wilayah yang diprediksi mulai mengalami musim kemarau pada April antara lain pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian kecil wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Puncak Musim Kemarau
BMKG mencatat bahwa setelah April, sebanyak 184 ZOM atau 26,3 persen wilayah diperkirakan akan memasuki musim kemarau pada Mei 2026.
Selanjutnya, 163 ZOM atau 23,3 persen wilayah lainnya akan memasuki musim kemarau pada Juni 2026.
Secara keseluruhan, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih maju di 325 ZOM (46,5 persen), sesuai normalnya di 173 ZOM (24,7 persen), dan lebih lambat di 72 ZOM (10,3 persen).
Wilayah-wilayah yang mengalami kemarau lebih awal mencakup sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, serta sebagian wilayah Papua.
Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 di 429 ZOM atau sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia.
Sementara itu, wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6 persen) meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan tengah dan utara, sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan wilayah barat Papua.
Puncak kemarau pada September (14,3 persen) diproyeksikan terjadi di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar NTT, Sulawesi utara dan timur, Maluku Utara, sebagian Maluku, dan sebagian kecil Papua.
Karakteristik Kemarau 2026
BMKG memperkirakan bahwa sifat musim kemarau tahun ini akan didominasi kondisi yang lebih kering dibandingkan normal.
Sebanyak 451 ZOM (64,5 persen) diprediksi mengalami musim kemarau kategori bawah normal.
Sementara itu, 245 ZOM (35,1 persen) akan mengalami kemarau kategori normal, dan hanya 3 ZOM (0,4 persen) – yang berada di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara – berpotensi mengalami kemarau atas normal atau lebih basah dari rata-rata.
Durasi musim kemarau juga diperkirakan akan berlangsung lebih lama dari biasanya di 57,2 persen wilayah Indonesia.
BMKG menyebutkan bahwa perubahan pola musim ini merupakan dampak dari pergeseran sistem angin dari Monsun Asia ke Monsun Australia, serta berakhirnya fenomena La Niña lemah pada Februari 2026.
Berdasarkan indeks ENSO, kondisi saat ini berada di angka -0,28 (netral) dan diprediksi bertahan hingga Juni, dengan potensi berkembang menuju El Niño kategori lemah hingga moderat dengan peluang 50–60 persen pada semester kedua 2026.
Imbauan dan Langkah Antisipatif
BMKG menegaskan bahwa prediksi ini merupakan bagian dari sistem peringatan dini yang ditujukan untuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat agar mengambil langkah nyata dalam menghadapi potensi risiko kekeringan.
“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (early warning) yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (early action) oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” kata Faisal.
Selain itu, BMKG juga mengimbau adanya penguatan sektor sumber daya air untuk mendukung ketahanan terhadap kemarau panjang.
“Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi,” ujar Teuku Faisal Fathani.
Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi penurunan kualitas udara serta risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi selama musim kemarau.
About the Author
