Purbaya Tegaskan Prabowo Tak Pernah Meminta Penyiapan Anggaran Board of Peace. Gambar: Instagram/@menkeuri
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah meminta penyiapan anggaran negara untuk membayar iuran keanggotaan Board of Peace (BoP).
Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (21/4), merespons isu mengenai komitmen Indonesia dalam dewan perdamaian yang diusung Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dirinya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan dana bagi BoP.
“Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (21/4).
Ia menegaskan hingga saat ini tidak ada komitmen pembayaran apa pun yang diketahuinya dari Presiden.
Lebih lanjut, Purbaya Yudhi Sadewa kembali menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen pembayaran kepada Board of Peace.
“Sampai sekarang enggak ada komitmen bayar yang saya tahu dari Presiden Prabowo ya. Presiden selalu bilang enggak. Kita belum ada komitmen bayar,” ujarnya.
“Dari hari pertama dia (Presiden Prabowo) komitmen kirim pasukan, tapi enggak ada komitmen bayar. Apalagi uang saya dipakai untuk Israel,” tambahnya.
Penegasan Tidak Ada Instruksi dan Komitmen Dana
Dalam keterangannya pada Rabu (22/4), Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan bahwa tidak pernah ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan anggaran negara bagi pembayaran iuran Board of Peace.
“Saya tidak pernah menerima instruksi dari presiden untuk menyediakan uang untuk BOP dan presiden juga bilang kita gak pernah janji (untuk membayar iuran BOP),” jelasnya.
Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sejak awal Indonesia memutuskan merapat dengan Board of Peace, tidak ada janji untuk memberikan iuran dana.
Menurutnya, komitmen pemerintah secara konsisten hanya dalam bentuk kontribusi personel pasukan perdamaian.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan secara langsung bahwa Indonesia tidak pernah berjanji untuk menyumbangkan dana sebesar 1 miliar dollar AS kepada Board of Peace.
Prabowo Subianto turut menyinggung pertemuan negara-negara founding donors Board of Peace yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada 19 Februari lalu.
Ia menegaskan Indonesia tidak hadir dalam forum tersebut.
“Dan ini, ini dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari yang lalu, nah ini founding donors. Jadi, mereka ini masing-masing menyumbang, ada yang lebih mungkin ya. Tapi Indonesia nggak ada di sana. Karena saya juga komitmen, waktu ditanya, saya tidak komitmen uang sama sekali,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan lain di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, yang dikutip Minggu (22/3), Prabowo Subianto kembali menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.
“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” kata Prabowo.
Komitmen pada Pengiriman Pasukan Perdamaian
Baik Purbaya Yudhi Sadewa maupun Prabowo Subianto menyampaikan bahwa komitmen Indonesia dalam Board of Peace terbatas pada pengiriman pasukan perdamaian.
Presiden menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi melalui personel sesuai kebutuhan di lapangan, khususnya untuk menjaga warga Gaza.
“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ucap Prabowo.
“Kita mengatakan, kita siap untuk pasukan perdamaian, berapa yang diminta,” sambungnya.
Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan terus mengikuti perkembangan situasi ke depan, terutama apabila pembangunan kembali Gaza telah dimulai.
“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” ujarnya.
Dengan demikian, berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Prabowo Subianto pada 21 dan 22 April 2026, tidak terdapat instruksi maupun komitmen penggunaan anggaran negara untuk membayar iuran Board of Peace, dan posisi Indonesia ditegaskan pada kontribusi pasukan perdamaian tanpa komitmen pembayaran dana.
About the Author
