Mentan Amran Umumkan RI Hentikan Impor Solar per 1 Juli 2026, Potensi Hemat Rp40 Triliun

Menteri Pertanian (menteri pertanian) RI Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan mandatory biodiesel 50 persen (B50) berbasis minyak kelapa sawit (CPO).

Kebijakan pemerintah tersebut diumumkan Amran Sulaiman saat menghadiri kegiatan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada Minggu (19/4) malam.

Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan komoditas sawit sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar.

Dalam keterangannya, Amran Sulaiman menegaskan bahwa penghentian impor solar akan efektif berlaku pada pertengahan 2026.

“Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli, kita setop, B50 masuk,” ungkapnya di hadapan peserta acara.

Kebijakan pemerintah tersebut dijalankan bersamaan dengan realisasi program B50 yang memanfaatkan campuran biodiesel berbasis CPO sebagai substitusi solar fosil.

Menurut menteri pertanian, pemanfaatan sawit tidak terbatas pada produksi solar, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi bensin dan etanol.

“Ini energi masa depan Indonesia karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin,” tegas Amran Sulaiman.

Ia menyampaikan pengembangan produk turunan sawit dilakukan sebagai bagian dari strategi hilirisasi dan diversifikasi energi nasional.

Pengembangan B50 dan Kerja Sama PTPN IV

Amran Sulaiman menjelaskan, kebijakan pemerintah menghentikan impor solar dilakukan melalui tahapan pengembangan bahan bakar alternatif berbasis sawit.

Kementerian Pertanian menyiapkan kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV untuk mengembangkan bahan bakar berbasis sawit dalam skala kecil sebelum diperluas ke skala industri besar.

Skema ini disiapkan untuk memastikan implementasi B50 berjalan sesuai rencana sebelum diterapkan secara nasional.

Ia menyatakan bahwa apabila pengembangan tersebut berjalan sesuai target, produksi akan ditingkatkan dalam skala besar.

Selain fokus pada solar, Amran Sulaiman juga menyinggung potensi hilirisasi komoditas kelapa dan sawit yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dari hulu hingga hilir.

Dalam pemaparannya, Amran menyebut potensi nilai hilirisasi komoditas kelapa dan sawit dapat mencapai Rp10.000 triliun apabila dimaksimalkan.

Ia juga menguraikan sejumlah produk turunan kelapa yang memiliki permintaan ekspor.

“Kita punya air kelapa, minyak kelapa murni, hingga susu kelapa yang saat ini tinggi permintaan untuk ekspor,” ucap Amran.

Kunjungan ke ITS dan Pemesanan Alsintan

Dalam kunjungan yang sama di ITS Surabaya pada Minggu (19/4) malam, Amran Sulaiman turut meninjau inovasi teknologi alat dan mesin pertanian (alsintan) karya mahasiswa dan dosen.

Beberapa inovasi yang ditinjau antara lain traktor bertenaga listrik dan alat panjat kelapa yang dirancang untuk membantu petani meningkatkan efisiensi kerja.

Kementerian Pertanian memesan masing-masing 10 unit traktor listrik dan alat panjat kelapa tersebut sebagai media uji coba.

Pemesanan dilakukan karena inovasi dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi dan biaya.

Traktor listrik yang dikembangkan ITS disebut memiliki harga sekitar separuh dari harga traktor pada umumnya serta tidak menggunakan solar karena berbasis listrik.

“Kita percayakan pada ITS lewat alat panjat kelapa ini. Selain itu, traktor yang dibuat ini harganya separuh dari yang biasanya. Kemudian efektif, tidak menggunakan solar tetapi menggunakan elektrik, listrik. Jadi, ini hemat,” pungkas Amran Sulaiman.

Penghentian impor solar mulai 1 Juli 2026 melalui penerapan B50 menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendorong pemanfaatan sawit sebagai sumber energi alternatif.

Langkah tersebut juga berkaitan dengan pengembangan hilirisasi komoditas kelapa dan sawit serta dukungan terhadap inovasi teknologi pertanian dalam negeri.