Pemerintah Siap Terapkan WFH 1 Hari dalam Waktu Dekat

Pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.

Kebijakan ini tengah difinalisasi dan dirancang sebagai respons atas kenaikan harga minyak dunia serta bagian dari upaya efisiensi energi dan penghematan BBM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keputusan telah diambil dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi.

“Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3).

Ia menambahkan bahwa pengumuman akan dilakukan secepatnya sebelum akhir bulan.

Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam merespons lonjakan harga minyak akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Presiden disebut terus memantau perkembangan pembahasan kebijakan tersebut.

“WFH sudah, Pak Presiden monitor langsung. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Proses Finalisasi dan Arahan Presiden

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pengumuman resmi kebijakan WFH akan dilakukan setelah Presiden memberikan arahan langsung.

“Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar saja,” ujarnya saat ditemui di Istana, Jakarta, Rabu (25/3).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari efisiensi di lingkungan kerja pemerintahan yang disusun dalam sidang kabinet paripurna.

Menurutnya, teknis kebijakan sedang dalam tahap finalisasi.

“Sedang kita godok untuk kita finalkan dan sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat,” kata Prasetyo di Istana, Jakarta, Sabtu (21/3).

Tidak Berlaku untuk Seluruh Sektor

Penerapan WFH tidak akan berlaku untuk seluruh sektor pekerjaan. Prasetyo menegaskan bahwa hanya sektor tertentu yang dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh.

“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” ujarnya.

Tanggapan DPR

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menilai kebijakan WFH satu hari per minggu dapat menjadi langkah taktis untuk penghematan energi, meski tidak bisa menjadi solusi utama terhadap tingginya harga minyak dunia.

“Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak,” kata Aria Bima, Jumat (27/3).

Ia menambahkan bahwa pemerintah tengah mengkaji skema kerja fleksibel satu hari dalam lima hari kerja bagi ASN, sektor swasta, dan pemerintah daerah.

Kebijakan ini muncul sebagai respons atas gejolak harga minyak dunia yang meningkat karena konflik di Timur Tengah.

Secara keseluruhan, kebijakan ini telah disepakati lintas kementerian sebagai salah satu langkah efisiensi penggunaan energi dan pengurangan konsumsi BBM (hemat BBM), serta akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.