Prabowo Panggil Pejabat Ekonomi Era SBY, Bahas Apa? Gambar: Instagram/@presidenrepublikindonesia
Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ekonomi era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri rapat kerja di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (22/5), guna membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi 2008 serta langkah antisipatif menghadapi dinamika global saat ini.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah tokoh yang pernah menjabat pada kurun waktu 2004–2014.
Pemanggilan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui evaluasi kebijakan masa lalu dan penguatan regulasi sektor keuangan.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Airlangga menyampaikan bahwa diskusi membahas pengalaman menghadapi krisis global, termasuk lonjakan harga minyak dan dampaknya terhadap inflasi domestik.
“Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014,” kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat (22/5).
Ia menjelaskan bahwa pada periode sebelumnya inflasi sempat mencapai sekitar 17 persen, bahkan hingga 27 persen akibat penyesuaian harga saat krisis minyak 2005 dengan harga minyak menyentuh 140 dollar AS per barel.
Menurutnya, kondisi makroekonomi saat ini dinilai lebih baik dibanding sejumlah episode krisis sebelumnya, termasuk dari sisi fundamental dan stabilitas nilai tukar.
Pengalaman Krisis dan Evaluasi Kondisi Makroekonomi
Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat kerja tersebut adalah Burhanuddin Abdullah yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2003–2008, Paskah Suzetta sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional periode 2005–2009, Sudrajat sebagai Duta Besar RI untuk China tahun 2005–2009, serta Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional periode 2010–2014.
Menurut Airlangga, para tokoh menyampaikan catatan terkait tekanan ekonomi global yang pernah dihadapi, termasuk dampak lonjakan harga energi terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi dalam negeri.
Ia menegaskan bahwa dari sisi makro, kondisi saat ini relatif lebih terkendali.
“Fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya. Dari situ kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi ke depan,” ungkapnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk memonitor regulasi guna memperkuat stabilitas sektor keuangan.
Arahan itu mencakup penguatan aspek prudensial di sektor perbankan dan evaluasi permodalan lembaga keuangan.
“Dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat,” imbuh Airlangga.
Diskusi Berfokus pada Pengalaman Penanganan Krisis
Secara terpisah, Burhanuddin Abdullah menjelaskan bahwa diskusi bersama Presiden lebih menekankan pembelajaran dari pengalaman masa lalu dalam menangani krisis ekonomi, bukan secara spesifik membahas nilai tukar rupiah saat ini.
“Enggak, bukan itu (kurs rupiah). Dulu misalnya kan tahun 2005 kita naikin BBM 126 persen. Cuma beda sumbernya saja, sekarang eksternal, dulu di dalam negeri yang menaikkan. Itu juga karena eksternal kan, faktornya maksud saya eksternal kan. Nah, terus kemudian dampaknya kan sama seperti sekarang,” ujar dia.
Burhanuddin menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam merespons tekanan ekonomi.
“Di pemerintah. Jadi fiskalnya bagaimana, moneternya bagaimana, secara teamwork-nya harus seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Burhanuddin.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya memberikan usulan umum kepada Presiden.
“Ada umum sekali tadi yang saya usulkan, tapi Bapak Presiden meminta Menteri Keuangan untuk mencoba memikirkan hal-hal yang saya pikirkan itu ke depan,” tutur dia.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kenegaraan yang berfokus pada penguatan kebijakan ekonomi nasional melalui evaluasi pengalaman krisis sebelumnya.
Diskusi berlangsung dengan menitikberatkan pada langkah antisipatif menghadapi dinamika global, stabilitas makroekonomi, serta penguatan regulasi sektor keuangan dan perbankan, sebagaimana disampaikan oleh para pejabat yang hadir dalam rapat kerja di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (22/5).
About the Author
