Rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/4), Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembangunan kampung nelayan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tersebut, Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembangunan yang telah berjalan dapat diselesaikan sesuai target pada tahun ini sebagai bagian dari kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.
Percepatan ini dibahas langsung bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai rapat di kompleks Istana.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas progres pembangunan kampung nelayan yang telah mencapai 100 titik.
Rinciannya terdiri dari 65 titik tahap pertama dan 35 titik tahap kedua. Pemerintah menargetkan seluruh titik tersebut selesai pada akhir Mei 2026.
Selain pembangunan fisik, rapat juga membahas penguatan pengelolaan serta kapasitas sumber daya manusia di kawasan kampung nelayan sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik secara menyeluruh.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan keterangan kepada awak media setelah rapat terbatas berlangsung.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian pembangunan dilakukan sesuai tahapan yang telah direncanakan dan menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah tahun ini.
Fokus pembahasan juga mencakup rencana pembangunan lanjutan serta kerja sama pengadaan kapal yang sedang dalam tahap koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Percepatan Pembangunan dan Tahapan Program
Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas tersebut di Istana Merdeka pada Selasa (7/4).
Dalam rapat itu ditegaskan bahwa percepatan pembangunan kampung nelayan menjadi agenda utama pemerintah pada tahun berjalan.
“Kita sudah membangun 100 titik, 65 tahap satu, 35 tahap kedua. Semua diperkirakan akhir bulan Mei (2026) selesai,” ujar Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya kepada awak media usai rapat seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (7/4).
Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pengelolaan kawasan dan penguatan sumber daya manusia.
Hal ini dibahas dalam rapat sebagai bagian dari pengembangan kampung nelayan secara terpadu.
“Kemudian pengawakan dari Kampung Nelayan, kan penting juga. Itu salah satu yang kita bahas dengan Bapak Presiden,” ucap Sakti.
Pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan lanjutan sebanyak 1.000 kampung nelayan yang direncanakan berjalan paralel pada 2026.
Program tersebut difokuskan untuk wilayah Indonesia Timur.
“Yang seribu berikut di tahun 2026 secara paralel kita akan kerjakan dan fokusnya adalah ke Indonesia Timur,” kata dia.
Di samping pembangunan kawasan, pemerintah membahas rencana kerja sama pengadaan kapal dengan Pemerintah Inggris. Proses tersebut masih berada pada tahap koordinasi dan analisis kesiapan galangan kapal di dalam negeri.
“Persiapan semuanya, seperti galangan kapal di Indonesia ada berapa, yang sanggup, yang sesuai. Itu semua kita sedang analisis bersama. Mudah-mudahan nanti segera bisa cepat. Karena targetnya dua tahun harus sudah jadi,” ujarnya.
Rapat Terpisah Bahas Percepatan Perumahan Rakyat
Sebelumnya, pada Senin (6/4), Presiden Prabowo Subianto juga memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dengan agenda percepatan program perumahan rakyat secara nasional.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan komitmen kebijakan pemerintah dalam memperluas akses hunian layak melalui peningkatan program bedah rumah.
“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu di antaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan, Bapak Mensesneg, dan Pak Seskab untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia,” ucap Maruarar seperti dikutip dari siaran pers, Senin (6/4).
Pada 2026, pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 400 ribu rumah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
“Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo,” ucapnya.
Selain itu, Presiden juga mengarahkan optimalisasi lahan negara, termasuk milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor perkeretaapian, untuk pembangunan rumah susun.
“Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi,” kata Maruarar.
Pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga di wilayah lain seperti Bandung.
Maruarar menjelaskan perkembangan pembangunan di kawasan Senen, Jakarta.
“Atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan dua minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Kramat, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Kemudian juga sedang dipersiapkan oleh KAI, 500 rumah berikutnya yang akan segera diproses. Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni 2026,” jelasnya.
Terkait penyediaan lahan, Presiden turut mengarahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid untuk mempercepat prosesnya.
“Nantinya lahan yang dipersiapkan Pak Nusron, kita juga sudah mendapatkan arahan untuk bisa dipersiapkan pembiayaannya dan pembangunannya oleh danantara. Jadi sinergi ini sudah diputuskan untuk bisa dikerjakan,” kata Maruarar.
Rangkaian rapat terbatas tersebut menunjukkan kebijakan pemerintah yang dijalankan secara paralel pada sektor kelautan melalui pembangunan kampung nelayan dan sektor perumahan melalui program renovasi rumah rakyat pada April 2026.
About the Author
