Wamenhaj Pertimbangkan Tunda dan Ubah Rute Haji Imbas Konflik Timur Tengah

Pemerintah melalui Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan sedang menyiapkan sejumlah skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/3), sebagai respons atas memanasnya situasi di kawasan Timur Tengah.

“Kalau kemudian itu memang jamin penerbangannya, keamanan penerbangannya, maka kita siapkan rute penerbangannya berubah misalnya,” ujar Wamenhaj Dahnil Anzar kepada wartawan.

Salah satu skenario yang disiapkan adalah perubahan rute penerbangan yang kemungkinan akan dialihkan melewati wilayah Afrika, sebagai alternatif jika jalur Timur Tengah dinilai tidak aman.

Selain pengalihan rute, opsi lain yang tengah dipertimbangkan pemerintah adalah penundaan keberangkatan jemaah haji tahun 2026.

“Nah, kemudian senarionya ya seperti (pandemi) COVID misalnya, yang lalu, kalau kemudian membahayakan jemaah, misalnya membahayakan keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam,” ujar Dahnil.

Pemerintah Fokus pada Keselamatan Jemaah

Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengarahkan agar keselamatan jemaah haji menjadi prioritas utama dalam perencanaan pelaksanaan haji.

“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji, itu yang paling penting,” tegas Wamenhaj Dahnil.

Terkait pengalihan rute penerbangan ke Arab Saudi, pemerintah akan berkoordinasi dengan otoritas penerbangan serta negara-negara yang akan dilintasi dalam jalur alternatif tersebut.

“Itu tentu bicara dengan otoritas penerbangan dan otoritas, baik itu Saudi Arabia maupun berbagai negara yang nanti mempertimbangkan rute penerbangan, kan. Ada rute yang berbeda, misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR,” katanya.

Opsi pengalihan rute penerbangan yang dibahas pemerintah sejalan dengan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempertimbangkan keamanan jalur penerbangan di wilayah Timur Tengah.

Pemerintah hingga saat ini masih memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut sebelum mengambil keputusan final.

Dahnil menegaskan bahwa seluruh keputusan mengenai pelaksanaan haji akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dan kementerian/lembaga terkait.

Ia kembali menekankan bahwa aspek keselamatan menjadi syarat utama sebelum proses pengiriman jemaah dilakukan.