Thailand Wajibkan WFH bagi Pegawai Negeri untuk Hemat BBM

Pemerintah Thailand mewajibkan sistem kerja dari rumah work from home (WFH) bagi sebagian besar pegawai negeri mulai Selasa (10/3) sebagai langkah darurat untuk mengurangi konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya risiko pasokan energi akibat konflik internasional di wilayah Timur Tengah, yang menjadi sumber utama impor minyak mentah Thailand.

Mandat WFH ini berlaku bagi pegawai negeri yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan publik.

Kebijakan tersebut disetujui oleh kabinet Thailand dan diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional, Danucha Pichayanan.

“Mandat yang disetujui oleh kabinet pada hari Selasa (10/3) ini berlaku untuk semua pegawai pemerintah yang perannya tidak berhubungan langsung dengan layanan publik,” ujar Danucha Pichayanan, dikutip dari Bloomberg pada Rabu (11/3).

Langkah Penghematan Energi Tambahan

Selain penerapan WFH bagi pegawai negeri, pemerintah Thailand juga menerapkan sejumlah kebijakan penghematan energi lainnya melalui Kementerian Energi.

Langkah-langkah tersebut termasuk pengaturan suhu pendingin ruangan pada rentang 26–27 derajat Celsius dan imbauan kepada pegawai untuk mengenakan pakaian lengan pendek selama musim panas.

Thailand saat ini mengonsumsi sekitar 124 juta liter minyak olahan per hari dan sangat bergantung pada pasokan dari wilayah Timur Tengah.

Pemerintah menilai bahwa ketergantungan ini memperbesar risiko gangguan pasokan dalam situasi geopolitik yang tidak stabil.

Dalam upaya menekan konsumsi energi lebih lanjut, pemerintah juga:

Meminta seluruh pejabat negara menangguhkan perjalanan luar negeri yang tidak mendesak.
Hanya mengizinkan partisipasi dalam pertemuan internasional yang dianggap penting.
Mendorong kerja sama sukarela dari sektor swasta untuk mendukung upaya penghematan.
Menginstruksikan Departemen Hubungan Masyarakat untuk meluncurkan kampanye hemat energi melalui media televisi, radio, dan media sosial.

Jika pasokan energi terus memburuk, pemerintah mempertimbangkan penerapan kebijakan lanjutan seperti pemadaman papan reklame bercahaya setelah pukul 22.00 dan pembatasan jam operasional stasiun pengisian bahan bakar.