Filipina Terapkan 4 Hari Kerja Demi Hemat BBM di Tengah Konflik Timur Tengah. Gambar: Ilustrasi Canva
Pemerintah Filipina mulai menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sejumlah kantor cabang eksekutif mulai Senin (9/3), sebagai langkah penghematan energi dan konsumsi BBM.
Kebijakan ini diberlakukan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Jumat (6/3).
Ia menjelaskan bahwa aturan ini bersifat sementara dan tidak mencakup layanan penting seperti kepolisian, pemadam kebakaran, serta kantor-kantor garda terdepan lainnya.
“Dari pihak pemerintah, mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif. Ini tidak termasuk kantor-kantor yang menyediakan layanan darurat atau layanan penting, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan kantor-kantor yang menyediakan layanan garda terdepan kepada masyarakat,” ujar Marcos, dikutip dari The Inquirer pada Selasa (10/3).
Efisiensi Aktivitas yang Kurang Mendesak
Langkah ini tertuang dalam Surat Edaran Memorandum No. 114 yang merujuk pada Surat Edaran Komisi Pelayanan Sipil No. 6 Tahun 2022 dan diperbarui melalui CSC No. 1 Tahun 2025.
Kebijakan akan berlaku sampai dicabut atau dibatalkan lebih awal oleh presiden.
Seluruh lembaga diminta menyusun pedoman internal untuk menjamin pemantauan, dokumentasi kehadiran, serta penilaian kinerja sesuai regulasi yang berlaku.
Presiden Marcos juga menginstruksikan agar seluruh instansi pemerintah melakukan efisiensi penggunaan listrik dan BBM sebesar 10 hingga 20 persen.
“Selain itu, saya mengarahkan semua instansi pemerintah untuk menghemat dan mengurangi konsumsi listrik serta pengeluaran bahan bakar minyak sebesar 10 hingga 20 persen,” ucap Marcos.
Perjalanan dan aktivitas pemerintahan yang tidak mendesak turut dilarang sementara. Larangan ini mencakup studi banding, kegiatan membangun tim, dan rapat yang dapat dilakukan secara daring.
“Semua perjalanan dan aktivitas pemerintah yang tidak penting juga dilarang sementara, seperti studi banding, kegiatan membangun tim, atau rapat yang dapat dilakukan secara daring,” tambah Marcos.
Sebagai langkah lanjutan, mulai 13 Maret, Departemen Perdagangan dan Industri Filipina akan mengalihkan operasional kantor-kantornya di Kota Makati ke sistem kerja jarak jauh.
Pengalihan ini dilakukan untuk mengantisipasi proyeksi kenaikan harga BBM akibat konflik di Timur Tengah.
Respons Sektor Swasta dan Dampak eEkonomi
Untuk sektor swasta, kebijakan kerja empat hari belum menjadi kewajiban.
Namun, perusahaan diperbolehkan mengadopsinya secara sukarela mengacu pada Undang-Undang Telecommuting Tahun 2018 (UU Republik No. 11165).
Kamar Dagang dan Industri Filipina (PCCI) meminta agar penerapan di sektor swasta dilakukan dengan hati-hati dan berbasis bukti.
“Kami tidak menentang penerapan pengaturan kerja fleksibel, tetapi harus ada konsultasi yang tepat dengan berbagai pemangku kepentingan dan didukung dengan data untuk memastikan bahwa industri dengan persyaratan operasional khusus tidak akan terpengaruh secara negatif,” kata Presiden PCCI Ferdinand Ferrer.
Ferrer juga menyampaikan bahwa sektor manufaktur saat ini beroperasi dengan sumber daya terbatas.
“Pengurangan lebih lanjut jumlah hari kerja dapat memengaruhi komitmen kami,” ujarnya.
PCCI menekankan pentingnya dialog antara pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan serikat buruh agar kebijakan tidak berdampak negatif terhadap sektor industri yang memiliki kebutuhan operasional khusus.
Inisiatif dan Penyesuaian Masyarakat
Masyarakat turut beradaptasi dengan situasi kenaikan harga BBM. Beberapa warga memilih menggunakan aplikasi bahan bakar virtual guna mengunci harga lebih awal.
“Saya bisa membeli liter ‘bahan bakar virtual’ di muka dan mengunci harga saat ini,” ujar Tim Gonzales, pemilik kendaraan SUV, dikutip dari Bangkok Post.
Gonzales juga membentuk komunitas di Facebook dengan lebih dari 16.000 anggota, sebagai wadah berbagi informasi dan solusi terkait penghematan BBM di tengah lonjakan harga.
About the Author
