Pemerintah Imbau Jemaah Umrah Tunda Keberangkatan Imbas Konflik di Timur Tengah

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah RI mengimbau seluruh jemaah umrah untuk menunda keberangkatan ke Makkah dalam waktu dekat.

Imbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2).

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian untuk melindungi keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah umrah di Arab Saudi.

“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil , dikutip dari unggahan Instagram resmi @Kemenhaj pada Minggu (1/3).

Konflik yang memanas ini juga berdampak pada negara-negara lain di Timur Tengah seperti Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab karena keberadaan pangkalan militer atau aset militer Amerika Serikat di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah juga meminta keluarga jemaah di Indonesia untuk tetap tenang dan tidak panik.

Koordinasi Pemerintah dan Layanan Penanganan Jemaah

Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Luar Negeri RI terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Koordinasi ini ditujukan untuk memastikan seluruh jemaah umrah yang mengalami penundaan keberangkatan atau kepulangan mendapatkan layanan dan perlindungan yang memadai.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” jelas Dahnil.

Selain itu, jemaah yang sedang berada di Arab Saudi diimbau untuk terus menjalin komunikasi dengan Kantor Urusan Haji, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, serta instansi pemerintah terkait guna mendapatkan informasi akurat dan layanan yang diperlukan.

Fasilitas dan Perlindungan Jemaah

Pemerintah menyampaikan bahwa maskapai penerbangan telah berkomitmen untuk menyediakan penginapan sementara jika terjadi penundaan kepulangan jemaah.

Pemerintah Arab Saudi juga telah menyiapkan fasilitas perpanjangan visa bagi jemaah umrah yang visanya habis.

“Perpanjangan visa disediakan oleh pemerintah Saudi Arabia apabila visanya telah habis. Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Haji dan Umrah akan mendampingi seluruh persiapan kepulangan,” ujar Dahnil.

Pemerintah juga menekankan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi.

Seluruh pihak diminta untuk merujuk pada sumber resmi dari pemerintah guna mencegah tersebarnya informasi yang menyesatkan dan menimbulkan keresahan publik.

Persiapan Haji 2026 Tetap Berjalan

Meski situasi di kawasan Timur Tengah sedang memanas, pemerintah memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M masih berjalan sesuai dengan rencana.

Tidak ada gangguan signifikan yang memengaruhi proses koordinasi dan perencanaan haji sejauh ini.

Dahnil menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah akan terus memberikan perlindungan dan informasi terkini kepada seluruh jemaah.

“Kami berharap kondisi segera normal. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah,” ujar Dahnil.

Pemerintah juga mengingatkan para jemaah yang akan segera kembali ke Tanah Air agar tetap menjalin komunikasi aktif dengan travel penyelenggara atau instansi terkait.

Bagi jemaah umrah mandiri, komunikasi dapat dilakukan langsung dengan petugas dari Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Haji dan Umrah.