OJK Kredit di Bawah Rp1 Juta Tak Masuk Catatan SLIK. Gambar: Ilustrasi Canva
Otoritas Jasa Keuangan (ojk) memutuskan bahwa utang atau kredit dengan nominal di bawah Rp1 juta tidak akan ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Komisioner dan diumumkan pada Senin (13/4) di Jakarta sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan pencatatan kredit.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa kebijakan itu menetapkan hanya kredit dengan nilai di atas Rp1 juta yang akan tercatat dalam SLIK, baik berdasarkan akumulasi catatan kredit debitur maupun baki debetnya. “Dalam Rapat Dewan Komisioner kemarin, kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan akumulasi catatan kredit debitur maupun baki debetnya,” kata Friderica dalam keterangan resmi, Senin (13/4).
Selain penghapusan pencatatan utang di bawah Rp1 juta, Otoritas Jasa Keuangan juga menetapkan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam sistem SLIK. “Ketika seseorang telah melunasi pinjamannya, maksimal dalam tiga hari status pelunasan tersebut sudah muncul dalam SLIK yang akan diimplementasikan paling lambat akhir Juni 2026,” ujar Friderica.
Percepatan Program Perumahan dan Penyesuaian Sistem
Kebijakan yang dikeluarkan oleh ojk ini berkaitan dengan program pembangunan tiga juta rumah. Dengan tidak dicatatnya utang bernilai kecil dalam SLIK, masyarakat yang memiliki riwayat kredit kecil dapat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi maupun fasilitas pembiayaan lainnya.
Penerapan kebijakan tersebut dijadwalkan paling lambat akhir Juni 2026. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk melakukan penyesuaian sistem serta sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan sebelum kebijakan berlaku efektif secara penuh.
Selain itu, ojk juga memberikan akses data SLIK kepada BP Tapera sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka percepatan penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan. Dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Menara Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (13/4), dibahas sejumlah langkah kolaboratif untuk sektor perumahan.
Salah satu upaya lanjutan yang dibahas adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program 3 Juta Rumah yang melibatkan regulator, BP Tapera, serta asosiasi pengembang. Langkah ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program perumahan melalui koordinasi antarinstansi.
Otoritas Jasa Keuangan juga menegaskan bahwa data dalam SLIK bukan merupakan satu-satunya penentu dalam persetujuan kredit. Informasi dalam sistem tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan dalam analisis pembiayaan, sementara keputusan akhir tetap berada pada masing-masing bank dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Sebelumnya, melalui Surat OJK Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025, telah ditegaskan bahwa SLIK bersifat netral dan bukan daftar hitam. Penegasan tersebut menyatakan bahwa pencatatan dalam sistem tidak secara otomatis menentukan kelayakan kredit seseorang.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa masyarakat dengan catatan kredit kecil tetap dapat mengajukan kredit rumah subsidi. “Jadi yang selama ini ada catatan SLIK OJK satu juta ke bawah, mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi,” kata Maruarar, Senin (13/4).
Dengan kebijakan ini, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa penyesuaian pencatatan utang dalam SLIK serta percepatan pembaruan data menjadi bagian dari langkah koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan program pembiayaan perumahan.
About the Author
