Malaysia Tiadakan Open House Lebaran Demi Hemat Anggaran akibat Konflik Timur Tengah

Pemerintah Malaysia resmi meniadakan kegiatan open house Idulfitri 2026 di seluruh kementerian, lembaga pemerintah, serta perusahaan yang terafiliasi dengan negara.

Kebijakan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada Rabu (11/3), sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran negara akibat dampak ekonomi dari konflik internasional di Timur Tengah.

“Saya telah memutuskan bersama Kabinet bahwa semua badan pemerintah, perusahaan negara, dan perusahaan terkait negara, tidak akan menyelenggarakan perayaan open house Idulfitri,” ujar Anwar dalam siaran langsung melalui laman Facebook resminya, dikutip dari Malay Mail.

Kebijakan ini merupakan tindakan pencegahan untuk menekan pengeluaran negara. Meski pasokan minyak dan gas di Malaysia masih dalam kondisi stabil, pemerintah menilai perlu dilakukan efisiensi anggaran.

“Beberapa orang mungkin bertanya, jika situasinya terkendali dan pasokan kebutuhan pokok seperti minyak dan gas masih mencukupi, apa perlunya? Saya katakan ini adalah langkah yang logis dan bijaksana,” kata Anwar.

Pembatasan Perjalanan Luar Negeri

Selain pembatalan acara open house Lebaran, pemerintah Malaysia juga memperketat izin perjalanan ke luar negeri bagi para menteri dan pejabat pemerintahan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengendalian belanja negara menyusul ketegangan geopolitik yang berimbas pada perekonomian nasional.

“Para menteri dan seluruh administrasi, termasuk departemen pemerintah, akan dibatasi perjalanan ke luar negerinya, kecuali untuk pertemuan yang sudah dijadwalkan dan wajib dihadiri,” tegas Anwar, dikutip dari Free Malaysia Today.

Pengawasan Subsidi BBM Diperketat

Sebagai bagian dari langkah lanjutan, Anwar juga menunjuk Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof untuk memimpin komite khusus yang mengawasi penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak (BBM), terutama untuk jenis RON95 dan diesel.

Anwar menyebut bahwa konflik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga minyak dunia, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya penyelundupan barang bersubsidi di Malaysia.

Selain itu, Menteri Keuangan II Amir Hamzah Azizan juga ditunjuk memimpin komite terpisah untuk melakukan kajian dampak konflik terhadap kondisi ekonomi nasional.

“Menteri Keuangan II (Amir Hamzah Azizan) akan memimpin komite khusus yang terpisah untuk mempelajari dampak konflik terhadap perekonomian,” ujar Anwar.

“Komite ini akan bertemu setiap hari dan akan mencakup Menteri Perekonomian (Akmal Nasir) dan kementerian terkait lainnya,” tambahnya.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Malaysia ini mencakup pembatalan acara open house, pengawasan distribusi BBM bersubsidi, dan pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri, sebagai bentuk mitigasi atas potensi gejolak ekonomi yang dipicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah menjelang perayaan Lebaran 2026.