Whatsapp, Instagram, Facebook Terancam Diblokir Kominfo

Whatsapp Instagram, Facebook, Twitter Hingga Netflix terancam akan diblokir Kominfo, hal ini karena platform tersebut belum mendaftar PSE

Whatsapp, Instagram, Facebook Terancam Diblokir Kominfo
Ilustrasi Aplikasi Whatsapp Instagram, Facebook, Twitter Hingga Netflix yang terancam akan diblokir Kominfo. Gambar : Pixabay

Cahaya,co - Ada berbagai aplikasi di Indonesia yang terancam diblokir oleh pemerintah karena belum mendaftar PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) lewat Kominfo.

Hal ini sebagaimana diatur dalam aturan Menteri Kominfo No. 5 th 2020 tentang PSE Lingkup Privat yang akan diberlakukan mulai 20 Juli 2022. Jika belum mendaftar hingga tenggat waktu tersebut, aplikasi tersebut akan diblokir dan tidak dapat diakses.

Per 22 Juni 2022 lalu, sudah ada 4.450 PSE, yakni 4.472 PSE domestik dan 68 PSE asing. Semua yang sudah terdaftar tercatat di situs pse.kominfo.go.id.

Dalam situs tersebut tercatat masih banyak platform yang belum mendaftarkan diri, seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, Google, Zoom, Netflix, dan Youtube. Jika sampai tanggal 20 Juli 2022 pendaftaran tersebut tidak dilakukan, maka berbagai aplikasi dan platform tersebut diblokir pemerintah. Ngeri yaa

Sementara untuk PSE dari domestik telah melakukan pendaftar seperti Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, JnT dan Ovo. Dedy mengatakan Tokopedia juga sudah mendaftar sebelum akhirnya merger dengan Gojek. PSE asing yang baru mendaftar di antaranya Tiktok dan LinkTree.

Namun angin segar datang dari pihak Kominfo, Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyampaikan tak akan begitu saja memblokir layanan tersebut. Ia akan berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait yang jadi penanggung jawab sektor tersebut 

"Jadi di Indonesia ini kita punya yang namanya KBLI (klasifikasi buku lapangan industri) yang dikeluarkan oleh BPS. Di situ kita bisa cek, misalnya, game lokal itu kementerian lembaga yang menaungi siapa? Kemenparekraf, misalnya," jelas Dedy.

Setelah mengetahui kementerian lembaga yang menaungi, maka dari situ dilakukan komunikasi kepada pihak yang bersangkutan, namun bila sampai lewat tenggat waktu belum juga mendaftar dan tidak ada penjelasan yang cukup bisa diterima oleh Kominfo, maka sesuai dengan PM 5/2020 dan revisinya maka akan langsung dilakukan pemutusan akses.

Namun Dedy optimis bila PSE yang belum mendaftar tersebut kemungkinan masih dalam tahap proses dan yakin keseluruh platform taat dengan aturan yang ada.

"Jadi, kami optimis bahwa PSE-PSE yang besar yang tadi ditanyakan itu akan comply atau taat kepada peraturan ini dan sedang melakukan proses pendaftaran," pungkasnya.