Syarat Bantuan Untuk Korban PHK dari Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pemerintah berencana memberikan bantuan bagi korban PHK lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Berikut syarat bantuannya !

Syarat Bantuan Untuk Korban PHK dari Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Ilustrasi uang bantuan korban phk. Gambar : freepik

Cahaya.co - Melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berencana menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyampaikan bahwa program ini akan diselenggarakan pada tahun depan (2022). Program JKP ini adalah bagian dari jaring pengaman sosial yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Diharapkan dengan adanya program ini dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak untuk para pekerja sembari mereka mencari pekerjaan baru. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan dari program tersebut.

Diketahui syarat-syarat tersebut adalah usia yang belum mencapai 54 tahun, bekerja di usaha menengah dan besar, minimal mengikuti 3 program BPJS, serta terdaftar sebagai penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Ketenagakerjaan.

Agus Suprapto selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK menjelaskan program ini akan memberikan berbagai manfaat untuk para peserta.

Dikutip dari laman Kemenko PMK pada hari Rabu (01/12/2021), Agus menyampaikan bahwa program tersebut nantinya akan memberikan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja serta pelatihan kerja.

Melansir dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa manfaat yang berupa uang tunai dapat diterima oleh para peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan.

Kemudian manfaat uang tunai tersebut akan diberikan sebesar 45 persen dari upah dikali 3 bulan, ditambah 25 persen dikali upah selama 3 bulan. Adapun upah yang digunakan sebagai perhitungan adalah upah terakhir yang dilaporkan dengan batas upah yang mencapai Rp5 juta.

Meski begitu, terdapat beberapa kategori pekerja yang tidak dapat menerima program ini yaitu pekerja yang mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia, serta telah habis masa kontraknya.

Sebagai informasi, adanya program ini berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 terkait dengan Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Aturan tersebut adalah turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.