PPKM Darurat Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga Akhir Juli 2021

Secara resmi Pemerintah memutuskan perpanjangan PPKM Jawa-Bali hingga akhir Juli

PPKM Darurat Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga Akhir Juli 2021
Gambar dilansir dari : Sindonews

Cahaya.co - Pemerintah secara resmi memperpanjang aturan Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa - Bali  hingga akhir Juli 2021.

Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan Keputusan tersebut sebagaimana yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Muhadjir Effendi berkata bahwa Keputusan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memperpanjang Pemberlakuan PPKM dilanjutkan sampai akhir Juli itu dilakukan saat ia sedang mengikuti rapat kabinet terbatas di Sukoharjo (Jawa Tengah).

Kemudian ia pun juga menyampaikan bahwa keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden Jokowi tersebut memiliki banyak sekali risiko.

Berbagai risiko itu yaitu bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.

Muhadjir berkata bahwa pemerintah tidak bisa memikulnya sendiri soal bansos. Kemudian ia pun meminta kepada semua pihak untuk saling gotong royong, termasuk pihak universitas juga diminta untuk membantu. Ia juga ingin masyarakat memiliki kesadaran diri untuk saling jaga dan membantu sesama.

Ia menyampaikan bahwa saling bantu dan saling bergandeng tangan mengulurkan tangan bisa juga dilakukan seperti sedekah masker. Karena bagaimanapun masyarakat di bawah, masker barang yang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran tanpa upaya kita membantu mereka.

Muhadjir percaya bahwa diperpanjang atau diperketat sekuat apa pun PPKM ini tak akan efektif selama masyarakat belum memiliki kesadaran untuk tidak melanggar protokol kesehatan.

Muhadjir mengatakan bahwa segala upaya yang dilakukan pemerintah juga akan mubazir apabila tidak disertai kesadaran dari masyarakat untuk menahan mobilitasnya.

Kemudian Ia menegaskan bahwa protokol kesehatan adalah nadi yang paling utama di dalam upaya kita menangani Covid-19.

Ia pun kembali menjelaskan walaupun tidak dideklarasikan oleh pemerintah, sebenarnya negara tengah menghadapi situasi darurat. Negara sedang menghadapi musuh yang tak kasat mata.

Muhadjir pun berkata bahwa musuh tidak terlihat ini di dalam pertempurannya tidak memakai kaidah-kaidah hukum perang karena semua orang dianggap kombatankan oleh Covid ini.

Ia kemudian melanjutkan bahwa Pandemi Covid-19 telah terbukti tak bisa ditangani secara biasa, TNI/Polri sudah dilibatkan sebagai tanda berlakunya darurat militer dalam tanda kutip itu tadi.

"Hanya musuhnya memang bukan musuh militer konvensional tapi pasukan tak terlihat," kata dia.

Seperti yang diketahui, PPKM Darurat Jawa - Bali sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah berlangsung 3-20 Juli untuk menanggulangi Covid-19 yang kembali melonjak penularannya dalam dua - tiga bulan terakhir.