Pemerintah Didesak Untuk Buat Standar Upah Minimum Bagi Guru Honorer

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah untuk membuat standar upah minimum nasional untuk guru honorer atau non ASN

Pemerintah Didesak Untuk Buat Standar Upah Minimum Bagi Guru Honorer
Ilustrasi guru honorer Gambar : JawaPos.com

Cahaya.co - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim meminta pemerintah untuk membuat standar upah minimum nasional untuk guru honorer atau guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN).  

Pemerintah didesak untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur mengenai standar upah minimum nasional bagi guru honorer. Perpres tersebut dinilai penting untuk dikeluarkan guna melindungi dan menjamin kesejahteraan guru non-ASN untuk guru sekolah ataupun madrasah swasta.

"Urgensi Perpres ini untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan guru bukan ASN yaitu guru honorer termasuk guru sekolah/madrasah swasta," ujar Satriawan, Rabu (24/11).

Satriawan menjelaskan, meski sekarang sudah terdapat guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjadi bagian dari ASN, tetapi belum semua guru terserap oleh Kemendikbud Ristek. Terlihat dari jumlah guru honorer yang hampir mencapai 1,5 juta orang terakomodir. Seleksi guru PPPK pun baru menampung 173.000 guru honorer dari formasi yang dibuka sebanyak 506.000 secara nasional.

Satriawan juga menilai bahwa fakta di lapangan menunjukan bahwa upah guru honorer dan guru sekolah atau madrasah swasta menengah ke bawah sangatlah rendah. Bahkan, jauh di bawah UMP/UMK buruh. 

Dia menjelaskan contoh beberapa laporan jaringan P2G di daerah. Pertama, UMK buruh di Kabupaten Karawang sebesar Rp4,7 juta. Namun, upah guru honorer SD negeri di Karawang hanya Rp1,2 juta.

Kemudian, UMP/UMK Sumatera Barat Rp2,4 juta sementara untuk upah guru honorer jenjang SD negeri di Kabupaten Tanah Datar hanya sebesar Rp500-800 ribu per bulan. Di Kabupaten Aceh Timur Rp500 ribu, di Kabupaten Ende Rp 400 ribu, guru honorer di SMK negeri Rp700-800 ribu, di Kabupaten Blitar Rp400 ribu untuk honorer baru dan Rp900 ribu untuk honorer lama yang dinilai berdasarkan lama mengabdi.

"Jadi, rata-rata upah di bawah Rp 1 juta per bulan, bahkan tak sampai Rp 500.000. Sudahlah kecil, upah pun diberikan rapelan mengikuti keluarnya BOS. Padahal mereka butuh makan dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap hari. Upah bergantung kebijakan kepala sekolah dan jumlah murid atau rombongan belajar," ujar Satriawan.

Menurut dia, jika upah guru honorer dibiarkan seperti itu, yang besarannya ditentukan oleh kepala sekolah dan pemerintah daerah dengan nominal yang semaunya, maka itu jelas melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 14 ayat 1 (a) tahun 2005 yang berisi tentang hak guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

"Pasal itu berbunyi dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial," ujarnya.

"Regulasi upah layak bagi guru penting demi penghormatan profesi sehingga guru punya harkat dan martabat di samping profesi lain. Selain itu, juga mendorong anak-anak bangsa yang unggul dan berprestasi mau dan berminat menjadi guru," tambahnya.