Mural Kritik, Hingga Suroto. Jokowi Sampaikan Bila Dirinya Anti Kritik

Mengenai persoalan mural kritik yang terlihat diberbagai wilayah, juga aksi Suroto yang membentangkan poster kritik. Jokowi tegaskan bila dirinya tidak anti kritik. Bentuk demokrasi sesungguhnya

Mural Kritik, Hingga Suroto. Jokowi Sampaikan Bila Dirinya Anti Kritik
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait vaksin Covid-19 di Istana Merdeka, Rabu, 16 Desember 2020 / Youtube Sekretariat Presiden

Cahaya.co - Presiden Jokowi akhir-akhir ini banyak menuai kritik. Kritik disampaikan dengan berbagai cara seperti pembuatan mural, membuat konten, hingga membentangkan poster ke Presiden.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik. Buktinya ia mengundang Suroto seorang peternak yang membentangkan poster ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke Blitar Selasa (7/9).

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa dirinya tidak anti kritik seperti apa yang dituduhkan. Presiden Jokowi merasa kritikan sudah menjadi makanan sehari-hari seperti dibilang PKI, Planga-plongo, Lip service, dan antek asing.

Sebelumnya Presiden Jokowi dianggap anti kritik lantaran banyak kasus yang dinilai sebagai pembungkaman. Dilansir dari CNN Indonesia Pembungkaman itu meliputi penghapusan mural, perburuan pelaku dokumentasi, persekusi pembuat konten, hingga penangkapan beberapa orang yang membentangkan poster ke Presiden Joko Widodo. Tercatat sejak Januari-September 2021 ada 26 kasus upaya pembungkaman.

Sebelumnya, kasus yang pernah viral ialah pencarian terhadap pembuatan mural gambar wajah Presiden Jokowi yang disertai tulisan 404: Not Found yang dituliskan menutupi mata gambar itu.

Presiden Jokowi mengaku dirinya tidak mengetahui perihal penangkapan ataupun penghapusan mural. Namun informasi yang ia terima tindakan represif itu merupakan tindakan inisiatif dari petugas di lapangan. Sehingga Presiden Jokowi menegur Kapolri terkait kasus ini.

"Saya sudah tegur Kapolri soal ini," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan pada Rabu (15/9).

Namun Kapolri mengaku kebijakan tersebut tidak ada perintah dari mereka

"Kapolri mengatakan itu bukan kebijakan kita, tapi Kapolres. Dari Kapolres juga menyatakan bukan kebijakan mereka, tapi di Polsek," tambahnya.