Keputusan Politik Negara , Mudik Lokal Dilarang

Setelah menimbulkan ketidak pastian, Mudik lokal akhirnya dilarang dan jadi keputusan politik negara

Keputusan Politik Negara , Mudik Lokal Dilarang
Gambar dilansir dari : tribunnews

Cahaya.co - Setelah menimbulkan ketidakpastian selama beberapa hari terakhir, pemerintah akhirnya menegaskan bahwa warga dilarang melakukan mudik lokal atau dalam satu kawasan aglomerasi selama 6-17 Mei 2021.

Langkah pemerintah melarang warga untuk mudik tahun ini dinilai merupakan keputusan yang tepat. Hal ini merupakan keputusan politik negara yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. 

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, sejak awal larangan mudik berlaku di semua daerah, tak terkecuali di kawasan aglomerasi.

Wiku menambahkan bahwa tidak pernah ada istilah mudik lokal dari pemerintah. Dan dari awal, apa pun bentuk mudiknya tidak diperbolehkan.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa keputusan pemerintah melarang mudik Lebaran merupakan upaya yang tepat untuk mencegah potensi lonjakan penularan Covid-19.

Pasalnya, berdasarkan data setahun terakhir, momentum libur panjang  seringkali menyebabkan terjadinya kenaikan kasus positif Covid-19.

Ia mencontohkan, terjadi lonjakan jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran seusai libur peringatan Hari Kemerdekaan hingga Maulid Nabi pada 2020.

Doni mengatakan bahwa di Jakarta yaitu pada bulan Agustus-September tahun lalu, RSDC Wisma Atlet itu tiba-tiba kedatangan pasien yang jumlahnya ratusan orang sehari, sehingga ambulans harus antre untuk masuk ke kawasan Wisma Atlet.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, Satgas Covid-19 tidak ingin kondisi tersebut terulang kembali sehingga mudik Lebaran kembali ditiadakan tahun ini. "Sama halnya dengan momentum liburan sebelumnya, aktivitas mudik juga dinilai berpotensi menimbulkan adanya mobilitas manusia yang sangat berisiko menjadi pemicu terjadinya penularan," kata dia.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pun mengatakan bahwa pak presiden Joko Widodo pun dipastikan tidak akan mudik ke kampung halaman di solo, Jawa Tengah.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan bahwa Pemerintah sudah tegas menyatakan kegiatan mudik dilarang. Di wilayah aglomerasi pun mudik dilarang, yang diperbolehkan adalah aktivitas yang esensial.

Adapun sektor esensial yang dimaksud yaitu sektor logistik, pendidikan, makanan, minuman, energi, komunikasi, teknologi informasi, keuangan, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, dan utilitas publik.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta tetap memberikan layanan transportasi di wilayahnya secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Berikut ini delapan wilayah aglomerasi yang telah ditentukan oleh pemerintah:

  1. Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo (Mebidangro);
  2. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek);
  3. Bandung Raya;
  4. Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur);
  5. Yogyakarta Raya;
  6. Solo Raya;
  7. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila);
  8. Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Maminasata).