Kabupaten Banyuasin Terapkan Cash Management System

Kabupaten Banyuasin Terapkan Cash Management System
Kabupaten Banyuasin Terapkan Cash Management System
Kabupaten Banyuasin Terapkan Cash Management System
Kabupaten Banyuasin Terapkan Cash Management System
Kabupaten Banyuasin Terapkan Cash Management System

Banyuasin - cahaya.co

Pemerintah Kabupaten Banyuasin, merupakan Kabupaten pertama di Provinsi Sumatera Selatan, dalam menerapkan Cash Management System (CMS), SP2D Online yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) selain Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (28/9) ditandai pemukulan gong oleh Bupati Banyuasn H Askolani, bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM.

Acara juga disertai penyerahan Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut sejak 2011-2020 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Lidya Kurniawati Christiana, MM kepada Bupati Banyuasin H Askolani.

Dalam sambutannya H. Askolani mengatakan, program Cash Management System' (SP2D Online) yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) di Pemkab Banyuasin sebagai wujud pelaksanaan visi misi Bupati Banyuasin yakni Pemerintahan Terbuka.

Ditambahkan oleh Askolani, MPN merupakan Inovasi, guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat, bahwa CMS SP2D Online merupakan Kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan karena terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara.

Dengan penerapan sistem ini diharapkan memberikan kemudahan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan transaksi keuangan baik bagi Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam kesempatan itu, Askolani berharap, dengan telah terkoneksinya aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan aplikasi penerimaan negara, akan membantu Pemkab dalam memenuhi kewajiban pelaporan pemungutan pemotongan dan penyetoran pajak pusat, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.7/2020.

Hal senada juga dilontarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Lidya Kurniawati Christiana, MM, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Buyung Wiromo Samudro, penerapan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan Modul Penerimaan Negara yang dilakukan Pemkab Banyuasin merupakan terobosan yang sangat baik.