Junta Myanmar: Status Darurat Bisa Sampai 2 Tahun

Tak kunjung usai, status darurat di myanmar diperkirakan bisa sampai 2 tahun

Junta Myanmar: Status Darurat Bisa Sampai 2 Tahun
Gambar dilansir dari : dunia.tempo.co

Cahaya.co - Status darurat di Myanmar hingga saat ini belum dicabut dan masih menjadi keresahan penduduk sipil. Walau begitu, juru bicara militer Myanmar, Zaw Min Tun menegaskan bahwa status darurat bisa diperpanjang enam bulan atau lebih. 

Pihak militer pun belum memberikan kepastian tanggal pasti untuk melakukan pemilu. Hal ini dikarenakan rujukan pada konstitusi 2008 yang sudah dirancang oleh militer. 

“Kita harus selesaikan semua dalam dua tahun. Kita harus mengadakan pemilihan yang bebas dan adil dalam dua tahun ini. Kami berjanji akan mewujudkannya,” ungkap jubir Junta Myanmar. 

Dilain sisi, aksi demo yang menewaskan warga sipil ini pun sudah mereda. Walau begitu kudeta yang dilakukan pihak militer ini masih menjadi kontroversial untuk Myanmar dan negara lain. 

Melihat dari peristiwa sebelumnya,, Jenderal Min Aung Hlaing juga sempat memerintahkan pasukan untuk merebut ibu kota pada 1 Februari lalu. Setelah itu dirinya mengumumkan bahwa darurat militer akan berlangsung selama satu tahun sebelum pemilu dilaksanakan. 

Konstitusi 2008 memang dirancang agar militer dapat berkuasa walaupun ada pemerintahan sipil yang berlangsung. Lebih detailnya, konstitusi ini akan mengalokasikan seperempat kursi di parlemen untuk militer. 

Ditambah lagi militer memiliki hak veto yang efektif atas amandemen konstitusi. Tak hanya itu saja, para jenderal juga memegang kendali atas tiga kementerian, seperti Menteri perbatasan, urusan dalam negeri dan Menteri pertahanan. 

Gambar dilansir dari : kompasiana

Kudeta berawal dari anggapan pemilu yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dengan partai NLD dinilai curang. Tudingan adanya jutaan pemilih palsu tersebut yang membuat kudeta dilakukan pihak militer. 

“Kecurangan yang kami temukan dalam pemilu 10,4 juta, jumlah suara yang laying diumumkan oleh KPU sekitar 39,5 juta dan kecurangan suara adalah seperempat suara,” kata jubir militer. 

Sementara itu, KPU membantah tuduhan kecurangan tersebut. Pihaknya yakin bahwa pemantau pemilu independen ini tak terdapat masalah sehingga Suu Kyi menang dengan 83% suara. 

Pihak militer pun tak hanya mempermasalahkan hal tersebut, namun juga adanya tuduhan korupsi di tingkat nasional dan kesalahan prosedur. 

Masalah kudeta yang banyak menewaskan korban jiwa ini pun mendapatkan banyak tanggapan dari berbagai negara. Bahkan banyak pertanyaan mengenai pemilu ulang yang akan diadakan pihak militer. 

Walaupun banyak pertanyaan yang muncul, namun pihak militer terus bersikeras  bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan. Junta memberikan peringatan bahwa demokrasi militer mungkin saja akan berbeda dengan sistem liberal gaya barat. 

Terlepas dari pemilu, pengunjuk rasa tetap melakukan aksi untuk mengembalikan kekuasaan di kendali sipil. Walau dalam beberapa waktu ini terlihat cukup surut, namun aksi ini terus dilakukan. 

Banyak bahaya menghadang, namun demi kemerdekaan berpendapat, semua harus diperjuangkan.