ICW Tentang KPK SP3 Kasus BLBI: Dampak RUU Terlihat Lebih Untungkan Koruptor

Dalam kasus ini ICW menilai bahwa dampak buruk dari RUU KPK sudah semakin terlihat, salah satunya menguntungkan koruptor. Begini penjelasannya!

ICW Tentang KPK SP3 Kasus BLBI: Dampak RUU Terlihat Lebih Untungkan Koruptor
Gambar dilansir dari : nasional.kompas.com

Cahaya,co - Dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI telah menjerat pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Atas nama Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. ICW pun memberikan tanggapan secara resmi mengenai setelah KPK menghentikan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Dalam kasus ini ICW menilai bahwa dampak buruk dari RUU KPK sudah semakin terlihat. Tak hanya menghambar penindakan korupsi, namun UU ini juga lebih menguntungkan koruptor.

ICW pun menulis keterangan resmi yang menyatakan bahwa efek buruk dari UU Nomor 19 tahun 2019 semakin membuat untuk para koruptor.

Tidak hanya perlambatan proses penindakan kasus, namun saat ini KPK justru telah menghentikan perkara besar dengan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Dari penerbitan SP3 ini, ICW mengkritiknya karena dengan Pasal 40 dalam UU 19 tahun 19 sangat bertentangan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi pada 2004.

Jika melihat dari peraturan pada MK yang dulu, maka KPK tak memiliki wewenang untuk mengeluarkan SP3. Peraturan ini untuk mencegah lembaga anti korupsi melakukan penyalahgunaan kewenangan.

“Sebab, tak menutup kemungkinan pemberian SP3 ini akan menjadi bancakan korupsi. Polanya juga dapat beragam, seperti negosiasi penghentian perkara dengan para tersangka atau bahkan lebih jauh, di manfaatkan oleh pejabat struktur KPK untuk menunaikan janji tatkala mengikuti seleksi pejabat lembaga anti rasuah tersebut,” jelas ICW

Mengenai kasus ini ICW meminta KPK untuk melimpahkan kasus pada Jaksa Pengacara Negara. Agar bisa dilakukan gugatan perdata sebagaimana sudah diatur pada Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gambar dilansir dari : merdeka.com

Menjadi hal sangat penting untuk memastikan ada pertanggungjawaban dari Nursalim atas tindakan yang sudah dilakukan. Bahkan telah membohongi dan merugikan perekonomian negara hingga triliunan rupiah.

Jika nantinya gugatan ini tak segera dilakukan maka akan menjadi potensi untuk adanya korupsi lebih banyak lagi di masa mendatang.

ICW pun mengatakan bahwa KPK harus segera mengusut tuntas kasus BLBI. Pasalnya ada dua hal penting dalam kasus yang sudah menarik perhatian publik sejak lama.

Pertama, kasus BLBI ini merupakan tugas dari KPK yang harusnya sudah dirampungkan sejak lama. Kedua, tindakan dari terduga korupsi ini telah membuat kerugian negara hingga Rp 4,58 triliun.

Parahnya lagi, ICW menganggap bahwa periode kepemimpinan dari Firli Bahuri ini membuat banyak harapan publik semakin runtuh.

Memang banyak hal yang harus diselesaikan mengenai masalah korupsi di Indonesia. Tentu, dengan adanya kasus SP3 ini membuat harapan dari masyarakat menjadi runtuh. Kecewa menjadi hal paling biasa dirasakan rakyat Indonesia.

Harapan untuk menghilangkan korupsi di Indonesia pun sangat jauh dari kata berhasil. Sehingga banyak hal yang memang harus dibenahi kembali oleh para petinggi negara ini.