Batu Bara Kembali Boleh Diekspor, Pemerintah Kerahkan 37 Kapal

Larangan ekspor Batu Bara sempat menjadi kontroversi bagi negara lain didunia, Pasalnya kebergantungan pasokan Batu Bara dari Indonesia begitu tinggi bagi negara dunia

Batu Bara Kembali Boleh Diekspor, Pemerintah Kerahkan 37 Kapal
Pemerintah kerahkan 37 kapal setelah larangan ekspor batu bara dicabut. Gambar : ANTARA FOTO/MAKNA ZAEZAR/WSJ.

Cahaya.co - Pemerintah kembali membuka keran ekspor batu bara. Hal ini setelah sebelumnya Kementerian ESDM menerbitkan larangan ekspor batu bara selama sebulan yaitu pada 1-31 Januari 2022.

Namun dibukanya kembali ekspor batu bara ini menyertakan sejumlah persyaratan bagi perusahaan eksportir. 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kamis (13/1), mengizinkan 37 kapal pengangkut batu bara untuk diberangkatkan setelah mendapat persetujuan dari pihak berwenang.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian mengatakan larangan ekspor yang diterapkan pada 1 Januari telah dilonggarkan untuk penambang yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan itu terkait kewajiban mereka untuk menjual sebagian produksinya untuk pembangkit listrik lokal setelah PT PLN memperoleh cukup pasokan batubara selama 15 hari operasi untuk menjalankan pembangkit listriknya.

“Saya minta ini diawasi dengan ketat sehingga ini juga menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki tata kelola dalam negeri,” kata Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam keterangannya, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Marves, Kamis (13/1/2022), perusahaan batu bara yang akan melakukan ekspor diwajibkan untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan pemerintah sebagai berikut:

  1. Pertama, untuk perusahaan batu bara yang telah memenuhi kontrak penjualan kepada PLN dan kewajiban DMO-nya 100 persen di tahun 2021, maka akan diizinkan untuk memulai ekspor di tahun 2022.
  2. Kedua, untuk perusahaan batu bara yang telah memiliki kontrak dengan PLN, tapi belum memenuhi kewajiban kontraknya dan DMO untuk tahun 2021, maka harus memenuhi kewajiban denda sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021. Nilai perhitungan denda akan diberlakukan sejak Kepmen tersebut keluar.
  3. Ketiga, untuk perusahaan batu bara yang spesifikasi batu baranya tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan batu bara PLN atau tidak memiliki kontrak dengan PLN pada tahun 2021, juga akan dikenakan denda dengan mekanisme yang sama sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021, berdasarkan volume alokasi DMO yang diberikan kepada masing-masing perusahaan tersebut.

Perizinan ekspor batu bara diperuntukan untuk 37 kapal pengangkut yang memiliki kontrak dengan negara luar dan telah memenuhi kewajiban pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO). Di dalam 37 kapal tersebut, 14 kapal di antaranya telah mendapatkan izin berangkat pada awal pekan ini. Namun jumlah batu bara yang dibawa oleh kapal-kapal itu tidak diketahui.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan, negara butuh pemasukan devisa dari ekspor batu bara.

Selain itu, beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah berkirim surat kepada Menteri ESDM agar pasokannya kembali dibuka.

"Jadi ada orang bilang sekarang kok dibuka ekspor, ya kan kita perlu uang. Dan kita jadi tahu, ternyata negara-negara sekeliling kita ini sangat tergantung pada Indonesia. Jadi orang enggak boleh main-main," kata Luhut dikutip dari Liputan6.com

Tak hanya Jepang, Korea Selatan dan Filipina yang telah berkirim surat ke pemerintah. Beberapa kepala negara bahkan sudah langsung merayu Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Pemerintah RI mencabut putusan tersebut.