Anies Baswedan Cabut Upaya Banding Putusan PTUN Soal Keruk Kali Mampang

Setelah sebelumnya digugat 7 warga korban banjir, Anies Baswedan cabut upaya banding hasil putusan PTUN soal keruk kali Mampang

Anies Baswedan Cabut Upaya Banding Putusan PTUN Soal Keruk Kali Mampang
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.(M RISYAL HIDAYAT)

Cahaya.co - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memutuskan untuk mencabut upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan sebagian gugatan warga terkait dengan program pengendalian banjir.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jkarta Yayan Yuhanah menjelaskan bahwa upaya hukum banding yang sebelumnya sempat dilakukan itu terjadi karena mengikuti prosedur standar dalam seluruh proses penanganan perkara di Pemprov DKI Jakarta. Namun setelah mendapatkan arahan dari Anies, upaya hukum banding terhadap putusan PTUN itu dicabut pada Kamis (10/3/2022).

"Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta setelah melihat bahwa dalam putusannya majelis hakim tidak menyatakan Pemprov DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum, serta menolak 5 tuntutan dari 7 tuntutan Penggugat, termasuk menolak tuntutan ganti rugi dari para Penggugat," ujar Yayan dalam keterangan tertulisnya.

PTUN Jakarta sebelumnya mengabulkan gugatan warga terkait dengan program pencegahan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PTUN pun menghukum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengeruk Kali Mampang hingga tuntas sampai wilayah Pondok Jaya.

Hal ini pun diketahui berdasarkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta. Putusan ini diketok palu pada 15 Februari lalu dengan nomor gugatan nomor 205/G/TF/202/PTUN.JKT.

Dalam surat gugatan tersebut juga tercatat setidaknya tujuh warga penggugat yang mengaku sebagai korban banjir Jakarta pada awal 2021 lalu. Mereka adalah Indra, Virza Syafaat Sasmitawidjaja, Hj Shanty Widhiyanti SE, Yusnelly Suryadi D, Gunawan Wibisono, Jeanny Lamtiur Simanjuntak, dan Tri Andarsanti Pursita.

"Mewajibkan Tergugat untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang," dikutip dari SIPP PTUN Jakarta, Kamis (17/2).

Anies selaku tergugat pun kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut. Informasi soal banding itu pun tercantum dalam SIPP TUN Jakarta dengan tanggal permohonan banding tercatat pada Selasa (8/3/2022).

“Pemohon banding: Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” dikutip dari SIPP.