Putusan perjanjian Swiss sangat menentukan Penurunan Harga Minyak Kelapa Sawit

Kabarnya, Indonesia menunggu hasil perjanjian Swiss terkait perdagangan bebas. Nantinya efek perjanjian ini akan berkepanjangan!

Putusan perjanjian Swiss sangat menentukan Penurunan Harga Minyak Kelapa Sawit
Gambar dilansir dari : investor.id

Banten -  Pada tanggal 7 Maret 2021, Swiss akan memutuskan perjanjian tentang perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Indonesia. Dalam keputusan ini, isu utamanya adalah tarif impor minyak kelapa sawit. Berbagai jajak pendapat memprediksi referendum itu akan berlangsung ketat.

Uniterre dan beberapa pihak lain mempermasalahkan soal perjanjian kawasan perdagangan Bebas tentang minyak sawit antara Indonesia dengan sejumlah negara Eropa, yaitu Swiss, Norwegia, Islandia dan Lichtensia. Dan kesepakatan itu sudah ditetapkan pada 19 Desember 2019.

Pada Juni lalu, Uniterre berhasil mengumpulkan 61.719 tanda tangan petisi penolakan kepada sawit. Dari jumlah itu, sebanyak 61.184 tayangan dinyatakan sah. Yang artinya kuota untuk mengusulkan diadakannya referendum minimal 50 ribu dukungan dalam bentuk tanda tangan, dalam jangka waktu seratus hari setelah perjanjian atau rancangan aturan itu diajukan yang berarti sudah memenuhi syarat.

Menurut Uniterre, pemerintah Indonesia masih belum mau menerapkan standar lingkungan dan sosial untuk mencegah kerusakan hutan tropis. Mereka menentang undang-undang dan peraturan yang diusulkan untuk konsesi pertambangan, proyek infrastruktur, kertas dan kehutanan.

Perjanjian dagang antara Swiss dan Indonesia, dalam hal ini masuk topik nasional. Seluruh rakyat swiss yang memiliki hak pilih, akan menentukannya.

Umumnya jumlah golput mencapai 50% hingga 60% tergantung menarik atau tidaknya topik yang akan di referendumkan. Referendum sebagian besar pelaksanaannya lewat pos.

Gambar dilansir dari : GIMNI

Indonesia merupakan produsen utama minyak kelapa sawit dunia, yang digunakan dalam produk kosmetik, makanan dan bahan bakar hayati. Industri minyak kelapa sawit menghadapi kritikan dari para aktivis lingkungan dan konsumen. Mereka menyebut minyak kelapa sawit bertanggung jawab atas deforestasi, kebakaran hutan dan eksploitasi pekerja.

Lemahnya kinerja ekspor komoditas nonmigas tersebut telah memicu menurunnya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di dalam negeri, yang akhirnya ikut berimbas pada turunnya harga sawit di tingkat petani.

Pemerintah merekomendasikan FTA karena perjanjian itu dikatakan akan memberi akses lebih baik bagi Swiss yang berorientasi ekonomi pada pasar Indonesia yang berkembang. Perjanjian itu juga akan mempromosikan produksi minyak kelapa sawit berkesinambungan karena hanya minyak bersertifikasi yang bisa menikmati pengurangan tarif.

Swiss memiliki lebih dari 30 perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di luar Uni Eropa dan EFTA, mari kita tunggu saja perjanjian Swiss dengan Indonesia !.