PP Pelonggaran Limbah Berbahaya Dikeluarkan : Organisasi Walhi Desak Jokowi

Organisasi Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup mendesak Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah terkait limbah berbahaya

PP Pelonggaran Limbah Berbahaya Dikeluarkan : Organisasi Walhi Desak Jokowi
Gambar dilansir dari : today.line.me

Cahaya.co - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi mendesak Jokowi untuk mencabut PP No.22 tahun 2021 tentang pengelolaan limbah berbahaya.

Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2021 ini membahas tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah melonggarkan aturan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

PP hasil turunan UU Cipta Kerja memberikan instruksi agar limbah batu bara dan limbah sawit dikeluarkan dari kategori B3. Tentu saja ini akan membahayakan lingkungan hidup jika terus dilakukan dan dibiarkan. Kerusakan lingkungan hidup akan terus terancam untuk masa depan. Sehingga Walhi menilai langkah ini blunder yang dilakukan Jokowi.

Melalui keterangan tertulis, Walhi dengan tegas mendesak Presiden RI untuk mencabut PP tersebut. Langkah yang telah diambil melalui PP tersebut dinilai sembroni dan beresiko tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan.

“Menurut penelitian Universitas Harvard, AS penderita Covid-19 yang tinggal di daerah dengan pencemaran udara tinggi memiliki potensi kematian lebih tinggi dibandingkan penderita Covid-19 yang tinggal di daerah yang kurang terpolusi,” ucap Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati.

Sehingga Walhi juga menegaskan langkah sembrono ini akan membahayakan kesehatan. Apalagi di tengah pandemi yang sedang terjadi.

Menurut Nur Hidayati, kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sangat tidak etis. Pasalnya banyak kelompok masyarakat yang berdiam di sekitar PLTU. Selain itu masyarakat tersebut juga rentan secara sosial-ekonomi, maka akan jadi dua boomerang untuk rakyat.

Sumber: cnnindonesia.com

Pihak Walhi juga mengoreksi pernyataan dari pemerintah dengan menganggap limbah bisa dimanfaatkan jika masuk kategori non-B3. Nur Hidayati menjelaskan, bahwa B3 tetap bisa dimanfaatkan melalui pengujian karakteristik yang sudah diatur pada PP No.101 tahun 2014. Sehingga tidak perlu mengeluarkan limbah tersebut dari kategori B3.

“Pengubahan limbah B3 menjadi limbah non-B3 secara keseluruhan tanpa melalui uji karakteristik setiap sumber limbah spesifik, menunjukan pemerintah telah bertindak secara sembrono dan membebankan resiko kesehatan pada Pundak rakyat,” tutur Nur Hidayati.

Perwakilan dari Walhi ini pun mengatakan bahwa aturan ini akan menimbulkan banyak resiko berbahaya. Seperti mempermudah pembuangan limbah B3 dengan skala besar. Pasalnya sebelum PP ini dikeluarkan pun sudah banyak pembuangan limbah tersebut secara diam-diam dan ditimbun sembarangan.

Nantinya jika aturan ini dijalankan, akan berdampak pada penegakan hukum. Baik yang telah berjalan maupun akan yang datang.

Pertanggungjawaban kasus pencemaran yang sudah diatur dalam UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pun bisa dibiarkan begitu saja.

Hingga saat ini saja masih banyak perusahaan yang melakukan kecurangan mengenai limbah. Bagaimana jika peraturan pemerintah ini terus dijalankan. Ya mau tak mau masyarakat yang merasakan dampak dari limbah tersebut.

Walaupun begitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa pelonggaran aturan limbah B3 ini sudah melalui kajian mendalam. Sehingga walaupun tidak masuk kategori B3 akan terus dilakukan pengawasan limbah. Semoga saja.