Nasional

Rencana Bangun Sport Center, DPRD Sindir Aset Stadion


Rencana Bangun Sport Center, DPRD Sindir Aset Stadion Foto By : (Agung Andhika)
Kota Tangerang, PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang pada tahun 2022 mendatang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Banten. Untuk mendukung penyelenggaraan sebagai tuan rumah, Pemkot Tangerang akan membangun kawasan Sport Center di wilayah Kecamatan Pinang.
 
Namun hal tersebut mendapat sindiran dari anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PAN, HM Sjaifuddin Z Hamadin yang menyebutkan untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah aset daerah dibandingkan membangun infrastruktur baru.
 
"Harusnya urusin dulu masalah sebelumnya. Fokus dalam penyerahan aset Stadion Benteng. Bukan memikirkan pembangunan Sport Center," ujar anggota DPRD Kota Tangerang, Sjaifuddin kepada cahaya.co, Sabtu (29/9).
 
Ia menyebut pembangunan Sport Center yang digaungkan oleh Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah itu tidak jelas. Pasalnya hingga kini belum ada koordinasi dengan pihak DPRD.
 
"Kami saja tidak tahu. Mana rencananya? Mana laporannya? Kok sudah ramai - ramai gini. Tidak jelas, kami belum menerima segala macam bentuk perencanaannya," ucapnya. 
 
Anggota DPRD dari Fraksi PAN tersebut meminta agar Wali Kota Tangerang tidak terlalu mengumbar janji - janji manis kepada masyarakat. Pasalnya Pemkot Tangerang masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan yakni mengenai penyerahan aset Stadion Benteng dari Pemkab Tangerang.
 
"Jangan muluk - muluk dulu, persoalan aset Stadion Benteng sudah berlarut - larut. Harusnya beresin itu dulu," kata Sjaifuddin.
 
"Kondisi Stadion Benteng sudah sangat menghawatirkan. Tidak terurus dan terbengkalai. Mestinya benahi dulu itu Stadion daripada mikirin Sport Center yang saat ini juga belum ada kejelasannya," sambungnya. 
 
Menurutnya salah satu faktor kunci persoalan aset ini adalah UU No 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dimana di dalam pasal 13 yang mengatur tentang aset antara dua daerah tersebut berbunyi kalimat dianggap perlu diserahkan.
 
“Kalimat itu yang menjadi masalah, bunyi dianggap dalam hal ini berarti jika dianggap perlu oleh Pemkab Tangerang baru diserahkan ke Pemkot Tangerang. Dengan begitu Pemkot Tangerang hanya bisa menunggu dari Pemkab Tangerang. Nah kalo begini kan tidak jelas kapan penyerahannya,” jelasnya.
 
Untuk itu Pemkot Tangerang sebaiknya mengajukan judicial review terhadap UU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi agar bisa menghapus kalimat “dianggap” sehingga berbunyi menjadi perlu diserahkan. 
 
“Saya yakin dengan begitu semua persoalan aset antara Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang kelar,” tambah Sjaifuddin.
 
Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah sempat meninjau lokasi pembangunan Sport Center pada akhir pekan kemarin. Orang nomor satu di Kota Tangerang ini bersama rombongannya melihat - lihat lahan yang masih kosong di lapangan.
 
"Lahannya kurang lebih 10 hektar. Selain Sport Center, nanti juga ada sekokahan dan Bumi Perkemahan," tutup Arief.(aa)

Komentar


Kirim Komentar

-- Signin With --

Most Commented

Produsen Garam Kemasan Kesulitan Peroleh Pasokan Garam

Kota Cilegon, SEJUMLAH produsen garam di Kota Cilegon yang biasa memproduksi garam kemasan, sudah hampir satu bulan, ...

Berita Terkait