Profil

OPINI - Kampung Punk: Ketika Negara Menjadi Keluarga


 OPINI - Kampung Punk: Ketika Negara Menjadi Keluarga Foto By : (Agung Satriawan)

Oleh: Agung Satriawan, S. Sos

PENTINGNYA peran keluarga dalam kehidupan manusia tidak terbantahkan. Tapi, apakah kita ingat bahwa ada kelompok masyarakat yang sengaja-tidak-sengaja, mau-tidak-mau, senang-tidak-senang, tidak lagi memiliki keluarga? Salah satu kelompok masyarakat yang demikian adalah mereka yang sering disebut sebagai anak punk. Mereka mencari penghidupan di jalanan. Mereka inilah yang sering terlihat di lampu merah, trotoar, dan persimpangan jalan. Mereka mengamen dengan gitar kecil atau hanya bermodal tepukan tangan. Rambutnya pirang, dimohawk ala Indian, atau feathercut, dengan celana jeans sobek, jaket kulit, sepatu boot dan aksesori logam . Beberapa bertindik di hidung atau telinga dengan ukuran luar biasa besar.

Punk di Indonesia dijalani sebagai gaya hidup. Termasuk tapilan busana, genre dalam bermusik, dan cara menghidupi diri. Hidup di jalan dengan ngamen atau jadi petugas parkir liar, inilah yang sepertinya menjadi buah dari paham anti-kemapanan dalam ideologi punk. Mereka menolak hal formal yang mengharuskan mereka berurusan dengan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Banyak dari mereka keluar dari lingkup keluarga, dengan ayah sebagai pencari nafkah, dan sekolah sebagai kewajiban pendidikan. Memilih hidup bersama teman sealiran, mencari nafkah sendiri, dan putus sekolah. Sebagian besar mereka adalah remaja. Orang yang dalam sudut pandang negara tergolong sebagai anak-anak.

Pilihan seseorang anak menjadi anak punk tentu memiliki dampak sosial. Mereka memang tidak indektik dengan kriminal, namun potensi itu sangat besar. Ketika kebutuhan mendesak, hidup tanpa nafkah orang tua dan jauh dari keluarga, kejahatan rentan dijadikan pilihan. Lebih dari itu, cara mereka mencari nafkah, selain karena belum dewasa, juga bukan dengan asas jual-beli. Tak ada yang meminta mereka bernyanyi sementara lampu merah menyala. Tak ada penumpang angkutan umum yang memanggil mereka naik untuk bersenandung. Tipis beda dengan pengemis. Dan itu tidak mulia, karena mereka mencari uang tanpa  memenuhi kebutuhan orang lain.

Terlepas dari besarnya kemungkinan bahwa mereka memiliki masalah keluarga, faktanya, banyak dari mereka memisahkan diri dari keluarga, keluar dari struktur formal masyarakat, dengan sengaja. Tanpa paksaan, mereka memilih menjauh dari aturan formal negara. Dan ketika mereka memilih dalam pemikiran yang belum  matang, dengan dampak sosial yang sangat terasa, apakah kita akan membiarkan? Apakah tega kita membiarkan generasi penerus, hidup tanpa orang tua, tanpa keluarga? Lantas, siapakah keluarga bagi mereka? 

Jawabnya adalah: Negara.

Negara memiliki kewajiban ini sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara.

Menjadi keluarga dari kelompok orang yang menolak peran negara dalam hidupnya memang sebuah dilema. Tapi itu adalah tantangan. Penolakan mereka tidak boleh kita jadikan hambatan, karena menerima atau menolak peran negara, mereka akan tetap mempengaruhi kehidupan bernegara. Memang, negara tidak bisa memaksa mereka gembira atas aturan formal yang ada. Tapi, negara bisa memaksa mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang pantas. Karenanya, cara yang bisa dipilih negara adalah membuat program: Kampung Punk.

Sederhananya, ini adalah program konsentrasi-lokalisasi-produktif bagi komunitas punk. Ini juga menjadi sarana pendidikan dan bimbingan dari negara bagi mereka. Program ini akan menjadi jurus sekali pukul dua musuh lmpuh, atau sekali dayung dua pulau terlampaui.

Hal pertama yang mesti dilakukan adalah mendata jumlah mereka. Tentu ini bukan program perekrutan yang memberi ruang bagi mereka untuk mengajak orang lain yang tadinya bukan punk menjadi punk. Program ini khusus bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi punk. Ini adalah program pemberdayaan, bukan pembudidayaan.

Kedua, bukakan mereka lahan pertanian dan pemukiman. Kita tidak bisa memaksa mereka menjadi petani atau peternak. Topi caping tidak pas menutupi rambut rancung mereka. Tapi, kita bisa memaksa mereka untuk bertani, berkebun, dan berternak. Berikan pelatihan, bibit, bimbingan, peralatan, dan yang terpenting: Harapan.

Ketiga, awasi koloni mereka sebagai antisipasi penyimpangan atau penyalahgunaan dengan menugaskan aparat dari berbagai sektor: pertanian, peternakan, kepolisian, tentara, pemuka agama, kalau perlu bentuk babinsa khusus. Kerahkan aparat-aparat yang bisa menjadi mentor, konsultan, sekaligus pelindung bagi mereka.

Keempat, fasilitasi komoditas mereka untuk mencapai tahap jual-beli. Bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri memang sudah bagus, tapi target harus lebih dari itu. Program ini adalah program konsentrasi-lokalisasi-produktif, bukan program isolasi. Mereka dilokalisir agar bebas nge-punk tanpa membuat orang takut dan membuat remaja lain ikut-ikutan, karena bagaimanapun, gaya berbusan punk tidak efisien untuk dikenakan di belahan Bumi manapun. Namun, mereka dilokalisir bukan agar tidak bersentuhan dengan warga lain, karena justru program ini sekaligus usaha negara memasyarakatkan mereka. Setidaknya, mereka wajib bersentuhan dengan pasar.     

Program ini sekaligus menjadi rehabilitasi pemikiran. Punk sebagai sub-kultur sangat kental ideologi anarkisme, yang mengabaikan peran negara, yang merupakan buah pemikiran. Program ini harus menjadi ajang rekonsiliasi dan pemasyarakatan anak-anak punk.

Yang membuat program ini sangat mungkin dijalankan adalah tidak adanya keharusan bagi anak-anak punk untuk meninggalkan identitas punk mereka. Negara tidak akan mencukur rambut mereka atau menyita rantai dan gelang-gelang duri mereka. Biarkan mereka merasakan sendiri bahwa semua aksesori itu tidak relevan dan tidak prinsipil ketika mereka memegang cangkul, untuk hidup yang lebih mulia. Dengan kebebasan yang terlokalisir, mereka tetap semangat tanpa memberi sengat. Mereka tetap bisa rukun tanpa menabur racun. Aparat harus akrab dan dekat, agar kekasaran mereka sebelumnya, yang menyebut aparat sebagai ‘keparat’, berubah menjadi kelembutan yang berbuah hubungan baik yang rekat.

Kebebasan dalam program ini adalah sebuah gaya, agar proses perubahan bisa mereka terima. Kalau perlu, semua aparat terkait, menggunakan bahasa punk, bukan melulu bahasa formal yang boleh jadi kurang sederhana bagi mereka. Bisa saja bahasa-bahasa pertanian dalam penyuluhan dibuat dalam format lagu punk, yang terkenal dengan jurus tiga kuncinya, supaya mereka cepat ingat dan semangat.

Sebagaimana sudah disinggung, program ini akan menjadi jurus sekali dayung dua pulau terlampaui karena bisa menyelesaikan masalah sosial sekaligus masalah pangan. Kita tahu bahwa fenomena impor produk pangan adalah sebuah ironi. Tidaklah elok sebuah negara agraris berlama-lama dalam kenyamanan impor komoditas yang bisa diproduksi di tanah sendiri.

Bayangkan efek shock-teraphy yang timbul ketika mereka berhasil panen! Jika anak punk dari jalanan saja bisa, kenapa warga lain, yang begitu akrab dengan negara dan lembaga pendidikan formal, tidak bisa? Pasti bisa! Asalkan kompak. Dan kekompakan inilah yang menjadi kelebihan anak punk yang perlu arahan.

Sekali lagi, ini adalah program rehabilitasi, bukan antisipasi. Agar masalah surut kemudian hilang, tentu harus dengan pencegahan akan lahirnya anak-anak punk baru yang memilih jalanan sebagai tempat pencaharian.

Peran keluarga-sesungguhnya sangat berarti. Bukan hanya nafkah lahir, tapi juga batin, termasuk kewajiban orang tua menjaga pemikiran anak-anak mereka. Menjaga arus informasi yang masuk ke dalam otak anak, baik dari dunia nyata maupun dunia maya. Karena pemikiran akan berbuah kelakuan.

Lalu, apakah punk akan hilang?

Gaya busana dan musiknya boleh saja tetap ada sebagai warna-warni dunia. Untuk menjadi anak jalanan, sepatutnya dihentikan. Yang pasti, negara harus bisa menjadi keluarga bagi mereka, anak-anak punk, agar mereka bisa menggapai kemampuan terbaiknya untuk menjadi manusia yang bermanfaat.

Selamat mencoba, duhai negara. Jadilah keluarga untuk mereka.

Komentar


Kirim Komentar

-- Signin With --

Most Commented

Mengatasi Krisis Air Bersih

oleh:  DR.HM Harry Mulya Zein (Dosen IPDN Jakarta) Kemarau panjang masih melanda sebagian besar wilayah ...

Berita Terkait