Jokowi Akhirnya Cabut Perpres Soal Investasi Miras

Setelah dikritik publik besar-besaran, Akhirnya Jokowi mencabut Perpres soal investasi miras

Jokowi Akhirnya Cabut Perpres Soal Investasi Miras
Foto Joko Widodo, Gambar dilansir dari nasional.tempo.co

Akhirnya, Presiden Joko Widodo resmi mencabut aturan tentang investasi miras yang tercantum di UU Cipta Kerja. Awalnya peraturan ini tercantum pada Perpres No. 10/2021 mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam Perpres tersebut disebutkan jika penanman modal hanya bisa dilakukan di 4 Provinsi, yaitu Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua. Tentu hal ini memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

“Saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi dalam industry miras yang mengandung alcohol, saya nyatakan dicabut,” kata bapak Presiden Selasa (2/3)

Keputusan ini tentu saja karena banyak masukan dari banyak pihak. Sempat beberapa waktu yang lalu banyak ormas keagamaan yang menolak peraturan tersebut. Sudah paham lah dengan alasannya.

Dengan menerima banyak masukan dari ulama MUI, NU, Muhammdiyah dan banyak ormas lainnya. Tentu saja banyak pula masukan dari provinsi dan daerah yang membuat Jokowi mencabut aturan tersebut.

Pencabutan ini pun mendapatkan tanggapan baik dari MUI. Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan jika keputusan ini sangat tepat dilakukan. Dengan alasan miras sama sekali tidak menimbulkan dapak positif dalam semua aspek.

Tidak ada dampak positif dengan adanya investasi ini terutama dari ekonomi yang dibidik melalui legalisasi tersebut. Bagi Asrorun, keuntungan yang didapatkan dari produksi miras tidak sebanding dengan kerugian yang akan didapatkan nantinya.

Gambar dilansir dari : fajar.co.id

“Kalau hanya semata pertimbangan dari ekonomi dan investasi maka banyak data menunjukan posisi itu selalu deficit. Perolehan keuntungan ekonomi tentu tidak sebanding lurus dengan kerugian yang ditimbulkan. Dilihat dari aspek masyarakat, kerusakan generasi muda dan tindak kejahatan yang ditimbulkan dari dampak negative miras,” tutur Asrorun.

Dilain sisi, jika dilihat dari segi ekspor maka akan menimbulkan stigma terhadap nama Indonesia. Bagi MUI mengedukasi masyarakat terhadap bahaya miras tent uterus menjadi komitmen.

Pelegalan miras tentu saja akan saling bertolak belakang dengan konsep wisata halal. Konsep yang belakangan ini mulai digaungkan pada beberapa daerah di Indonesia.

Jika aturan ini dilakukan maka akan menjauhkan wisatawan yang memiliki komitmen terhadap perwujudan konsep tersebut.

Jelas, alasan dari MUI adalah komitmen untuk membangkitkan ekonomi kreatif berbasis wisata halal akan bertolak belakang dengan legalisasi miras. Sehingga aturan tersebut akan jadi boomerang untuk wisata Indonesia sendiri.

Banyak pihak memang yang menentang aturan dari Perpres tersebut. Tentu saja banyak alasan yang menguatkan kenapa aturan tersebut harus dicabut. Akhirnya, hari ini (2/3) Presiden Jokowi mencabut aturan tersebut.

Mungkin saja akan banyak yang lega dengan pencabutan aturan tersebut, namun mungkin saja ada yang kecewa. Setiap aturan yang sudah disahkan ataupun dicabut pasti akan memiliki pro dan kontra. Nantinya hanya masyarakat yang akan menilainya.