Bukan hanya penghapusan pajak, Program tanpa dp juga akan direalisasikan

Setelah sempat ditolak usulan penghapusan pajak bagi pembelian kendaraan baru, Akhirnya sekarang terlaksana !

Bukan hanya penghapusan pajak, Program tanpa dp juga akan direalisasikan
Gambar Dikutip dari : Google

Banten - Di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, pemerintah merencanakan pembebasan pajak terhadap setiap konsumen yang membeli mobil baru dan di prediksi peningkatan dalam penjualan industri otomotif kian meninggi.

Kebijakan tersebut berlaku pada Maret 2021. Diskon PPnBM ini menggunakan skema ditanggung pemerintah (DTP), dengan besaran diskon sebesar 100 persen di bulan pertama. Artinya, pada tiga bulan pertama kebijakan ini berlaku, maka pada setiap pembelian mobil baru di bawah 1.500 cc akan digratiskan PPnBMnya. Untuk tiga bulan berikutnya, besaran diskon yang diberikan sebesar 70 persen, dan tiga bulan terakhir sebesar 50 persen.

Untuk diketahui, ketika pembelian mobil baru dilakukan, maka akan ada empat jenis pajak yang diberlakukan. Pajak tersebut yakni Pajak Pertambahan Nilai/PPN (10 persen), PPnBM (10-125 persen), dan pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB (sekitar 2 persen) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBN KB (10-12,5 persen).

Kebijakan ini sempat ditolak oleh Sri Mulyani sebanyak 2 kali, yang pertama akhir bulan September dan yang kedua di awal bulan Oktober. Ia menjelaskan tidak ada dampaknya untuk pembeli mobil mewah dan merasa tidak signifikan, sebelum akhirnya insentif diskon tersebut disetujui Airlangga. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, relaksasi pajak akan dilakukan secara bertahap.

“Harapannya dengan insentif yang diberikan bagi kendaraan bermotor ini, konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah atas akan meningkat, meningkatkan utilisasi Industri Otomotif mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini," ujar Menko Airlangga 

Dilansir pada sindonews, Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah memiliki banyak insentif perpajakan yang diberikan sejak awal tahun, guna untuk mendongkrak perekonomian yang berada dalam tekanan akibat pandemi virus Covid-19. 

Besaran insentif ini akan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan. Instrumen kebijakan akan menggunakan PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang ditargetkan akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2021.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan insentif penurunan PPnBM untuk kendaraan bermotor dengan cc < 1500 dengan kategori sedan dan 4x2. Yang dilakukan pemerintah ini guna untuk meningkatkan pertumbuhan industri otomotif. 

Selain itu, pemerintah juga mendorong dealer dan perbankan menghapus uang muka atau DP Nol Rupiah atau DP Nol Persen, bila hal ini terjadi maka akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi yang akan terus menggeliat.